Menteri KKP, Edhy Prabowo/RMOL
Tahun 2020 baru satu hari, tapi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ternyata sudah menjalankan amanat yang disematkan Presiden Joko Widodo kepadanya.
Edhy diamanahi Presiden dua hal utama. Yaitu membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder dan memperkuat sektor perikanan budidaya.
Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam waktu sekitar dua bulan terakhir ini.
Membangun komunikasi misalnya, Edhy melakukannya dengan berbagai hal. Mulai dari menerima audiensi, mengunjungi daerah-daerah untuk memantau dan mendengar masukan langsung, menggelar berbagai forum. Hingga membangun komunikasi dengan dunia internasional melalui kemitraan dengan negara-negara sahabat.
Kegiatan besar yang menggembirakan di tahun 2019 kemarin yaitu dengan pelepasan Ekspor Raya Hasil Perikanan serentak dari berbagai daerah Indonesia yang dipimpin langsung Menteri Edhy di Teluk Lamongan, Jawa Timur yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
Adapun di Magelang, Jawa Tengah, Menteri Edhy memanen 50.000 ekor benih ikan nila merah dan diskusi bersama pelaku usaha budidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan di Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (PBIAT) Ngrajek, Kecamatan Mungkid.
Paling anyar, menjelang tutup tahun 2019, KKP meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat). Silat memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang semula memakan waktu 14 hari menjadi 1 jam saja.
Pasalnya, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online oleh para pelaku usaha.
"Perintah Presiden sederhana: kalau izin bisa dipercepat kenapa harus diperlama? Presiden pesan, dipermudah saja izinnya tetapi pengawasan di perketat," ungkap Edhy saat memberikan sambutan dan arahan di hadapan stakeholder dan Kementerian terkait di Ballroom Gedung Mina Bahari 3, Lantai 1, KKP Jakarta, Senin (31/12).
