Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Menhan Prabowo Harus Pantau Dan Tangkap Kapal Yang Curi Ikan Dan Buang Limbah Di Laut Indonesia

SELASA, 31 DESEMBER 2019 | 22:59 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Indonesia tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk menjaga wilayah perairan karena praktik korupsi yang merajalela, yang membuat pemerintah akhirnya mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan seperti satelit khusus dan drone.

Demikian kesimpulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyikapi peristiwa pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh  armada Coast Guard China yang mengawal kapal ikan negara itu di perairan Natuna.

“Mau galak gimana sih pemerintah kita Wong video itu terungkap setelah -kapal China udah engak ada lagi. Memangnya kita punya satelit pengawas atau drone yang bisa update tiap menit untuk mengawasi kapal-kapal yang melintas perairan Indonesia  selama ini?” tanya dia.


Arief juga mengatakan, persoalannya bukan hanya kapal kapal China yang mengambil ikan di perairan Indonesia. Lebih berbahaya lagi adalah kapal-kapal asing yang pura-pura sandar di pulau kecil sambil buang limbah B3.

“Kalaupun kita meminta bantuan negara Singapura yang punya alat canggih untuk meminta report tentang kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia, baru seminggu mereka keluarkan laporannya dan kapal-kapal yang melintas buang limbah atau nyuri ikan udah ilang semua,” jelas Arief lagi dengan nada kesal.

“Nah itu semua penyebabnya karena banyak korupsi, seperti pengadaan satelit oleh Bakamla dikorupsi dan sudah ditangani oleh KPK,” sambung dia.

Arief berharap, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mendoronga pembangu Marine Surveillance System yang canggih, yang bisa mengawasi perairan Indonesia dan bisa mendeteksi kapal- asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia.

‘Sehingga setiap kapal asing yang nyolong ikan dan buang limbah bisa langsung dicegat Angatan Laut kita,” demikian Arief Poyuono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya