Berita

Pemilik TRAM, Heru Hidayat/Net

Bisnis

Arief Poyuono: Heru Hidayat Tak Perlu Dicekal, Harusnya Langsung Ditahan

SABTU, 28 DESEMBER 2019 | 15:51 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Kejaksaan Agung telah mencekal sepuluh orang yang diduga memiliki kaitan dengan skandal Jiwasraya yang merugikan negara belasan triliun rupiah.

Di antara yang dicekal itu adalah Heru Hidayat, pemilik PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) yang sahamnya dibeli oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Saat ini saham TRAM disebutkan hanya seharga Rp 50 alias gocap per lembar saham.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan, seharusnya Heru Hidayat langsung ditahan karena bukti-bukti kongkalikong yang melibatkan Heru Hidayat dengan Direkrut Utama Jiwasraya Hendrisman sudah terang benderang.

“Saham TRAM dibeli dengan volume besar seharga Rp 1.300 per lembar saham dan anjlok hingga kisaran Rp 121 per lembar saham dalam waktu cepat hingga kini tinggal harga Rp 50 per lembar. Secara year to date saham ini sudah merugi 70,59 persen. Bahkan sejak lima tahun terakhir saham ini sudah terkoreksi 89,63 persen dari harga Rp 482 per saham,” urai Arief Poyuono.

Di tahun 2018 Hendrisman bersama Direktur Keuangan Jiwasaraya Hary Prasetyo dicopot dari Jiwasaraya.

Agar pembobolan dengan modus yang mereka lakukan tidak terungkap, Hary Prasetyo mendaftar sebagai staf di Kantor Staf Presiden (KSP). Dengan berkantor di lingkungan Istana, diharapkan kasus ini tidak terbongkar.

“Patut dicurigai ada hubungan yang kuat antara pengusaha Heru Hidayat dengan Moeldoko sehingga Hary Prasetyo bisa diterima sebagai staf di KSP,” sambung Arief Poyuono lagi.

Dia mengatakan, alasan kecolongan dalam penerimaan staf KSP seperti yang disampaikan Moeldoko sulit diterima. Sejak berdiri sampai sekarang, sambungnya, KSP tidak melakukan rekrutmen secara terbuka.

“Mungkin sekali ada rekomendasi dari Heru Hidayat,” tegas Arief Poyuono.

“Di posisi ini Moeldoko seakan-akan terjebak dengan menerima Hary Prasetyo sebagai staf KSP,” tambahnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya