Catatan Akhir Tahun PWI: Pers Nasional Berhasil Menetralisir Epidemi Hoax Politik

Masyarakat pers nasional dinilai berperan penting dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan umum 2019 yang lalu.

Masyarakat pers nasional secara umum mampu menetralisir epidemi hoax politik yang melanda masyarakat.

Demikian antara lain dinyatakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam pernyataan akhir tahun yang diterima redaksi Sabtu pagi (28/12).

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum PWI Atal S. Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi itu, PWI mengapresiasi sejumlah media arus utama online yang menyediakan rubrik khusus untuk mengecek apakah sebuah informasi itu bernilai hoax atau sesuai fakta.

“Selain itu, pers lebih fokus ke pemberitaan tentang visi misi dan program para kandidat, baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif,” tulis mereka.

PWI juga mengatakan, dengan beberapa catatan tentang kelemahan yang perlu diperbaiki, Pemilu 2019 telah berjalan lancar. Meski terjadi beberapa hambatan di sejumlah tempat, secara umum penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang untuk pertama kali berlangsung secara serentak, berjalan sesuai jadwal.

“Kalangan dunia internasional pun mengakui keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pemilu secara serentak hanya dalam satu hari itu,” tulis PWI.

Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen atau sekitar 3,5 persen di atas target yang ditetapkan, yakni 77,5 persen.  Ini di atas partisipasi Pemilu 2014, dimana partisipasi pemilih 70 persen untuk Pilpres dan 75 persen untuk Pileg.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator Pemilu berjalan sukses dan proses demokrasi berjalan lancer.

Media Berpihak

Dalam pernyataan PWI juga disebutkan, meski  berjalan lancar, harus diakui rangkaian Pemilu 2019 juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Pemilih terbelah karena hanya dua pasang calon. Dan, ini sedikit banyak berdampak pula pada dunia pers.

“Independensi media banyak dipersoalkan publik. Beberapa media cenderung berpihak pada salah satu kandidat. Berita-berita atau informasi yang disuguhkan cenderung membangun citra positif kandidat tertentu dan cenderung merugikan atau membangun citra negatif candidat lainnya,” tulis PWI lagi.

Hoax Ratna Sarumpaet

Di samping itu, PWI menambahkan, profesionalisme pers juga mendapat perhatian serius. Beberapa media kurang hati-hati pada informasi yang berbau hoax.

“Bukannya menghindar, alih alih justru turut menyebarluaskannya. Termasuk media arus utama sering kali tidak melakukan tiga prinsip utama jurnalistik, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi,” ujar dia.

Informasi yang bernada hoax langsung disiarkan di media berbasis jurnalistik secara ramai-ramai. Contohnya, sebut PWI, kasus Ratna Sarumpaet, belakangan diketahui adalah hoax.

Menghadapi tahun 2020 yang juga tahun politik, dimana ada setidaknya 270 pilkada di seluruh Indonesia, diharapkan kelemahan-kelemahan sebagaimana disebutkan di atas tidak terulang.

“Media tidak boleh partisan,” tegas PWI.

“Media juga jangan ikut menyebarkan hoax. Media harus kembali kepada jatidirinya dan tetap menjaga independensi news room dan bekerja secara profesional  dengan melakukan uji informasi melalui konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi,” sambung PWI.

Wartawan juga diingatkan untuk tidak menjadi tim sukses dalam pilkada atau bahkan terjun dalam politik praktis.

Hal ini akan sangat mengganggu independensi media dan kepercayaan publik. Pers lokal harus bisa menjaga indepedensi dan profesionalismenya dalam pilkada tahun 2020.