Event DWP Disebut Berbau Maksiat, PKS: Selama Nggak Langgar Aturan, Monggo

Aksi protes berdatangan dari sejumlah kalangan dan Organisasi Masyarakat (Ormas) terkait penyelenggaraan event musik tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP).  

Mereka menilai perhelatan musik elektronik ini lebih condong kepada ajang maksiat, daripada sebuah pertunjukan musik. Rencananya, DWP 2019 akan digelar pada 13-15 Desember 2019 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pada dasarnya acara musik jenis apapun atau acara seni budaya lainnya tidak dilarang untuk digelar di ibukota.

"Kita nggak melarang musik. Kita nggak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum," ujar Suhaimi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/12).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun tak bisa melarang aksi unjuk sejumlah Ormas yang menuntut pembatalan event musik bergengsi di Jakarta tersebut.

"Protes silakan saja, karena kan negara demokrasi. Jadi itu biasa saja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan yang ada," jelasnya.

"Intinya, monggo bermusik dan berseni budaya tapi selalu (mematuhi) pada aturan yang ada. Kalau aturan sebutkan boleh, ya silakan. Kita kan punya patokan. Jadi bukan karena kita nggak cocok, kita nggak berselera, kemudian kita larang," pungkas Suhaimi.