Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi/RMOL

Nusantara

Sudah Disepakati, DPRD Minta Draft KUA-PPAS Dipublikasi

KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 | 15:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 yang sempat gaduh akhirnya menemui titik terang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dan menandatangani MoU KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,95 triliun. Jumlah tersebut menyusut dari sebelumnya, yakni Rp 95 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, efisiensi tersebut perlu mengingat buruknya kondisi ekonomi global.


"Ekonomi global kan lagi kena, efisiensi ya banyak sekali. Itu masalahnya," ujarnya ditemui sesuai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Selanjutnya, setelah MoU ditandatangani, pihaknya meminta Pemprov DKI segera mengunggah draf anggaran ke website resminya.

"Iya dong (terbuka). Saya membahas anggaran transparan dan harus terbuka untuk umum," jelas Prasetio.

Untuk diketahui, kesepakatan tersebut sejatinya molor dari ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni akhir bulan November ini. Berkenaan dengan hal tersebut, politisi PDIP ini akan berkomunikasi dengan Kemendagri.

"Kita akan konfirmasi dengan kementerian dalam negeri. Tinggal dimasukin komponen-komponen, diserahkan kepada dia. Senin kita masukkan lagi," pungkas Prasetio.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya