Berita

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw/Net

Nusantara

Indikasi Dana Desa Bantu Kelompok Kriminal Bersenjata Papua

KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 | 06:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyerahkan sepenuhnya kabar indikasi penyelewengan dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB) kepada ke aparat kepolisian.

"Jadi kalau penggunaan dana desa disalahgunakan ya tentu kami serahkan ke pihak yang berwenang untuk melakukan proses sesuai hukum," kata Halim, Rabu (27/11).

Indikasi penggunaan desa untuk membantu KKB diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw. “Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa,” katanya, Selasa lalu.


Kabag Penum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan Polri tengah menyelidiki kabar adanya dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Mengenai hal tersebut, sampai hari ini masih bersifat indikasi dan dugaan. Oleh karenanya sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam," kata Adi, Rabu (27/11)

Polri juga menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mendalami informasi tersebut.

"Kami bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua. Untuk itu kami masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan penggunaan dana desa yang tidak semestinya," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya