Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sedang diburu waktu untuk dapat menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2020.
Wakil Ketua DPRD DKI Abdurahman Suhaimi optimistis pembahasan R-APBD 2020 tetap maksimal meski hanya dibahas tak lebih dari dua pekan.
Legislatif dan eksekutif sepakat mengesahkan R-APBD 2020 pada 11 Desember 2019. Jadwal tersebut molor dari tenggat waktu yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni akhir bulan November ini.
"Soal maksimal dan tidak maksimal, ada aturan dan proses-prosesnya," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (26/11)
Ketua Dewan Suro PKS DKI ini menuturkan molornya pembahasan anggaran DKI disebabkan adanya periodisasi pergantian legislator Kebon Sirih. Anggota DPRD DKI periode 2019-2024 baru dilantik pada 26 Agustus 2019.
Anggota dewan sebelumnya juga telah memulai membahas Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, sejak dokumen anggaran tersebut diserahkan dari eksekutif ke legislatif pada 5 Juli lalu.
"Tapi pembahasan tidak selesai dan tidak seluruh komisi melakukannya," jelasnya.
Untuk itu, karena pembahasan KUA-PPAS 2020 oleh dewan yang lama belum selesai, maka dilakukan ulang oleh legislator yang baru.
"Kalau dewan sebelumnya mencapai kesepahaman maka tidak perlu pembahasan itu lagi. Langsung pembahasan Raperda APBD," ujarnya.
Saat ini, dewan dan Pemprov DKI telah menyepakati jadwal pembahasan R-APBD dimulai pada 25 November dengan agenda pembahasan Raperda APBD. Lalu tanggal 2 Desember, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan menyampaikan pidato soal Raperda APBD.
"Setelah itu tanggal 3 sampai 10 Desember pembahasan RAPBD dari tingkat komisi hingga pandangan akhir oleh DPRD, " pungkas Suhaimi.
