MENANGGAPI heboh anggaran DKI Jakarta yang sempat mendiskreditkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, anggota DPR RI sekaligus mantan Walikota Blitar, Djarot Syaiful Hidayat, menyebut program anggaran DKI Jakarta sudah sangat progresif dengan menggunakan sistem digital.
Djarot
Mantan Gubernur Jakarta tersebut menegaskan, dalam sistem tersebut hanya orang-orang yang punya akses yang dapat memasukkan data. Sehingga, semua bisa ditelusuri di titik mana kesalahan data tersebut.
"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies. Kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetik anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," ujar Djarot di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.
"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies. Kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetik anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," ujar Djarot di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.
Djarot menyebut adalah sangat aneh jika ada kesalahan anggaran yang tidak disengaja. Siapa pelakunya, dia minta segera diproses oleh Anies.
"Kalau saya (ingin pelaku) ya diundang saja, dipanggil. Kalau memang terbukti ya sudah selesaikan, ya tonjok," tegasnya.
LieusMenanggapi berbagai reaksi negatif terhadap rencana Menteri BUMN mengangkat Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris BUMN, Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menyatakan tidak masalah jika Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris di BUMN.
Lieus menambahkan, tak ada dasarnya untuk menghalangi BTP menjadi pejabat tiggi di BUMN. Lebih lanjut Lieus menuturkan, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk mengabdi kepada negara, meskipun pernah terjerat kasus di masa lalu.
Lieus menegaskan, tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk terus menerus memendam kebencian kepada seseorang. Lieus juga mengingatkan BTP agar berhati-hati jika benar menjadi bos di BUMN. Dia berharap BTP bisa benar-benar menjalankan amanah itu dengan baik dan tidak lagi bersikap arogan.
"Tegas dan kritis itu boleh. Tapi bersikap kasar dan merendahkan orang lain jangan lagi terulang," demikian harapan Lieus yang disampaikan melalui
Kantor Berita Poltik RMOL. SandiagaPengusaha yang juga mantan calon Wakil Presiden RI, Sandiaga Uno pun angkat bicara soal yang sama. Sandiaga menuturkan, sebagai sesama pengusaha yang juga memimpin perusahaan, ia memahami Erick Thohir akan memegang prinsip right man in the right place atau orang tepat di posisi yang tepat untuk mengisi jabatan di perusahaan yang dibawahi Kementerian BUMN.
“Mungkin Pak Basuki Tjahaja Purnama memiliki kekuatan di bidang pertambangan karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya,†ujar Sandiaga.
Meski demikian, Sandiaga meminta publik tak berspekulasi lebih jauh dulu. “Kita menunggu saja hasilnya, jangan kita langsung judge dulu atau memberikan komentar,†ujarnya.
Sandiaga meminta publik sabar saja menunggu hasilnya dan menunggu pula apa yang menjadi pertimbangan Erick yang akan disampaikan ke publik.
“Ketika (BTP) sudah terpilih kita harus wajib (mendukung) karena BUMN itu milik rakyat, bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,†ujarnya
HormatDengan penuh kerendahan hati, saya sampaikan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada bang Djarot, koh Lieus, dan mas Sandi yang telah berkenan memberikan suri teladan nyata bahwa pada hakikatnya perbedaan opini dan kubu politik bukan alasan untuk wajib saling membenci.
Ketiga tokoh politisi Indonesia tersebut membuktikan, bahwa kalau mau pasti mampu mengejawantahkan perilaku politik santun selaras makna adiluhur terkandung pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan berani menyatakan yang benar sebagai benar mau pun yang tidak benar sebagai tidak benar.
MERDEKA !
Penulis adalah rakyat Indonesia yang mendambakan perilaku politik beradab.
