Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2020 mencapai Rp 127,36 triliun, terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menerintahkan agar tidak ada kebocoran dan penyimpangan anggaran
Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
Prabowo berjanji, akan mencari celah kebocoran anggaran.
"Kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo di kompek Istana, Jakarta.
"Jadi terus-menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, 'mark up-mark up' yang tidak masuk akal sedang kita berusaha," tambah Prabowo.
Namun, Prabowo tidak menjelaskan mana saja alutsista yang akan ia prioritaskan untuk diteliti.
Ia akan mengkaji dan melakukan efisiensi, penghematan, dan daya guna.
"Anggaran saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik," tambah Prabowo.
Untuk meningkatkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pertahanan menganggarkan program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2020 sebesar Rp 10,86 triliun, naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya.
Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,59 triliun untuk modernisasi alutsista matra darat, matra laut Rp 4,16 triliun, dan matra udara Rp 2,11 triliun.
"Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," tambah Prabowo bersemangat.
