Ada peningkatan anggaran hingga 50 persen di sektor subsidi transportasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tahun 2020. Setidaknya, usulan naik dari 3,7 triliun menjadi 6,94 triliun.
Usulan kenaikan anggaran itupun dinilai tak masalah selagi memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Anggota DPRD Fraksi PKS, Muhayar RM menilai, selama penambahan anggaran tersebut jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Adanya kenaikan anggaran bisa saja karena adanya penambahan armada baru, ada penambahan layanan MRT dan LRT yang tahun ini belum ada dan tidak signifikan anggarannya,†kata anggota DPRD Fraksi PKS, Muhayar RM di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/10) .
Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran tersebut di-
breakdown untuk subsidi MRT sebesar 938,59 miliar, LRT Jakarta 665,07 miliar, dan Transjakarta 5,34 triliun.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, kenaikan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satu caranaya ialah dengan adanya peremajaan dan penambahan bus.
“Adanya penambahanan bus dan kenyamaannanya akan berdampak pada penamabahan kapasitas dan antusias masyarakat,†ungkap Syarif beberapa waktu lalu.
Pengajuan anggaran tersebut sejalan dengan amanat dari Instruksi Gubernur (Ingub) 66/2019 tentang pengendalian udara, Ingub itu memerintahkan kepala dinas perhubungan DKI untuk mempercepat peremajaan bus-bus tersebut.
