Berita

Kampung Akuarium/Net

Nusantara

Kampung Akuarium, Digusur Ahok, Dibangun Anies, Ditentang DPRD

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 | 21:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kembali kampung akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara.

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membangun rumah lapis sebanyak 142 pada 2020. Disebut rumah lapis karena bentuk huniannya berupa susunan hunian sebanyak empat lantai dengan masing-masing luas 27 meter persegi.

Rumah lapis itu nantinya akan dipadukan dengan kawasan sejarah Museum Bahari.


Meski begitu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono meminta Anies untuk mengkaji ulang rencana tersebut.

Menurut Gembong, rencana Anies itu berbenturan dengan Peraturan Daerah Nomor 1/ 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

"Pemerintah harus patuh pada rencana detil tata ruang yang sudah ditetapkan bersama," kata Gembong dalam keterangannya, Kamis (10/10).

Saat era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hunian di kawasan tersebut sebenarnya telah dibongkar karena pemerintahan saat itu ingin menjaga nilai sejarah dan budaya di lokasi ini.

Gembong juga menyebut pemerintah sedang berupaya mengelabui aturan penataan kawasan itu dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya yang ada di kawasan Museum Bahari.

"Pak Anies mencoba mengelabui dan melanggar aturan dengan dalih tidak menghilangkan wisata budaya kita. Yah tidak boleh seperti itulah," jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP ini memastikan legislator tidak akan menyetujui rencana Pemprov DKI dalam membangun rumah lapis di Kampung Akuarium.

Akan tetapi apabila DKI berupaya mengembalikan lahan yang telah digusur saat era Ahok pada 2016 lalu untuk dikembalikan sebagai fungsinya, legislator akan setuju.

"Jangan sampai karena lawan politiknya, justru kepala daerah yang sekarang mengeluarkan kebijakan sebaliknya padahal tidak sesuai dengan aturan, " pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya