Berita

Prabowo bersama Megawati dan Puan/Net

Politik

Bargaining Gerindra Yang Mengalah Soal Ketua MPR, Jumlah Menteri Bisa Bertambah Hingga Kepentingan Pilpres 2024

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 16:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua MPR periode 2019-2024 resmi jadi milik Partai Golkar. Politikus senior Golkar Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi, Kamis (3/10).

Pimpinan MPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani yang awalnya berambisi mengincar jabatan itu, mundur teratur setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal kursi ketua MPR.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, mundurnya Muzani bisa saja ada bargaining di belakang.


Misalnya, untuk kepentingan politik di 2024. Pasalnya, Prabowo masih punya kans sebagai calon presiden. Bisa saja PDIP-Gerindra mengusung Prabowo bersama kader utama PDIP Puan Maharani.

Kompensasi lain, lanjut Ujang, bisa juga kursi menteri untuk Gerindra akan bertambah dari janji awal. Dari dua seperti isu yang berkembang, bertambah menjadi tiga.

Atau kompensasi ketiga, Gerindra dapat jatah banyak di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Misalnya, ketua Badan Anggaran (Banggar) dan di komisi-komisi.

"Bargaining-bargaining itu bisa saja terjadi. Di politik itu ada asas proporsional dan rasional," ujar Ujang Komaruddin kepada Kantor Berita Politik, Jumat (4/10).

Berikut pimpinan lengkap MPR periode 2019-2024. Ketua Bambang Soesatyo (Golkar) dan sembilan wakil ketua Fadel Muhammad (DPD), Ahmad Basarah (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Lestari Moerdijat (Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Syarif Hasan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), dan Arsul Sani (PPP).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya