Papua Masih Bergejolak, Din Syamsuddin: Negara Gagal Jalankan Konstitusi Dan Lindungi Rakyat

Semua yang memiliki hati nurani sangat sedih dengan terjadinya tindak kekerasan di Wamena, Papua yang menimbulkan puluhan korban meninggal mengenaskan dan ratusan lain mengalami luka-luka berat dan ringan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Din Syamsuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (28/9).

Menurut Din, kejadian tersebut tidak terlepas dari peristiwa di Papua sejak beberapa waktu lalu berupa aksi unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan tempat-tempat lain bahkan Ibukota Jakarta yang memprotes ketidakadilan dan bahkan menuntut kemerdekaan.

Jelas mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini, seyogyanya gerakan protes itu sudah bisa diatasi dan diantisipasi, dan terutama faktor picunya di Surabaya berupa penghinaan terhadap orang Papua sudah harus cepat ditindak tegas.

"Tapi, kita menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil," sebut Din.

Dengan berlanjutnya tindak kekerasan ini, sambung Din, maka akan dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. Negara gagal menjalankan amanat konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara juga berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sebenarnya absah di alam demokrasi.

"Pemerintah terjebak ke dalam sikap otoriter dan represif yang hanya akan mengundang perlawanan rakyat yang tidak semestinya," terang Din mengingatkan.

DIa berpesan kepada semua pihak, khususnya pemangku amanat baik pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab.

"Hindari perasaan benar sendiri bahwa negara boleh dan bisa berbuat apa saja, baik 'membunuh rakyatnya' atau 'membiarkan rakyatnya dibunuh oleh sesama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa'," demikian  Din Syamsuddin.