Kalau Pertimbangannya Ekonomi, Apakah Setiap 5 Tahun Ibukota Akan Pindah?

Alasan pemerataan ekonomi tidak tepat digunakan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Begitu dikatakan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam Focus Group Discussion: Rencana Pemindahan Ibukota, Perspektif Ekonomi dan Politik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

"Itu kalau pertimbangannya ekonomi, (lalu) apa setiap lima tahun pindah lagi ibukota supaya merata?" ujar Jazuli.

Dia menyebutkan justru dengan memindahkan ibukota akan ada beban lain yang harus ditanggung pemerintah, salah satunya adalah kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut bermigrasi.

"Kalau pindah ke sana itu kira-kira pegawai negeri yang gajinya Rp. 3 juta itu bagaimana, dia tinggal di mana, apa dia bikin gubuk di bawah hutan apa dibikinin apartmen sama pemerintah?" tutur Jazuli.

Sambungnya, pemerintah sebaiknya mengkaji lebih dalam dengan rencananya itu. Fraksi PKS sangat setuju untuk pemerataan ekonomi, tetapi pemindahan ibukota bukanlah solusi.

"Fraksi PKS sangat setuju pemerataan ekonomi, tapi kami juga tanya, apa benar pemerataan ekonomi itu dengan mindahin ibukota?" demikian Jazuli.