Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Nasdem Usul Dewan Pengawas KPK Dari Akademisi

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 | 14:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi Partai Nasdem DPR RI nilai revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9KPK) sudah benar dan tidak seharusnya diperdebatkan.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago memahami salah satu yang dipersoalkan adalah Dewan Pengawas KPK. Badan ini, bagi Irma adalah salah satu kebutuhan dalam penguatan lembaga antirasuah.

"Bagi kami Dewan pengawas itu penting ada ya, karena apa? Karena KPK ini kan harus kita perkuat," ujar Irma di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, (18/9).


Dia menyebutkan daripada banyak pihak berdebat soal perlu tidaknya Dewan Pengawas KPK, Irma lebih tertarik membahas siapa isi badan itu. Dia pun menyarankan Dewan Pengawas KPK tidak berasal dari penegak hukum.

"Saya pribadi setujunya masyarakat dan akademisi. Kalau aparat hukum lagi nah masa jeruk makan jeruk lagi nanti?" ungkapnya.

Irma menambahkan, setelah Dewan Pengawas dibentuk, maka sudah menjadi tugas seluruh masyarakat untuk mengawal jalannya tugas Dewan Pengawas supaya sesuai dengan visi pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Termasuk kita semua, jangan sampai nanti dibentuk pengawas malah justru pengawasnya yang masuk angin, terus untuk apa?" pungkasnya.
    

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya