Berita

Fahri Hamzah menyebut DPR dan Pemerintah sudah sepakat soal RUU KPK/Net

Politik

Fahri Hamzah: RUU KPK Sudah Selesai

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 | 10:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah telah selesai membahas dan menyepakati soal revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kini, revisi UU KPK itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat pengesahan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebutkan sudah ada surat dari Baleg yang meminta penjadwalan Paripurna untuk mengesahkan hasil revisi tersebut.

"Ada surat masuk dari pimpinan Badan Legislasi yang menjelaskan bahwa rapat paripurna tingkat pertama di badan legislasi telah diselesaikan, draft RUU sudah ditandatangani bersama pemerintah," ujar Fahri di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9).


Untuk itu, lanjut Fahri, surat Baleg tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat Bamus. DPR RI sendiri sudah mengagendakan rapat Paripurna pukul 10.00 WIB.

"Jadwal RUU KPK masuk ke dalam paripurna yang sudah ada pada hari ini. Nanti jam 10 atau setengah 11 seperti biasa. Nanti diputuskan oleh Bamus," jelasnya.

Kesepakatan terhadap revisi UU KPK diambil dalam rapat Badan Legislasi bersama Pemerintah pada Senin (16/9) malam. Terdapat tujuh poin yang disepakati.

Hanya saja, untuk fraksi-fraksi DPR RI hanya 7 fraksi yang menyatakan setuju terhadap revisi UU KPK. Fraksi Partai Gerindra dan PKS setuju dengan memberi catatan. Sementara fraksi Partai Demokrat belum menyatakan sikap.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya