Koalisi Masyarakat Sipil Kirim Surat Terbuka Untuk Jokowi Desak Selesaikan Kebakaran Hutan

Peran Presiden Joko Widodo dalam mengatasi peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat diperlukan agar tidak semakin bertambah korban yang terkena dampaknya.

Dewan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid mengatakan, pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil dari berbagai elemen masyarakat akan mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi.

Koalisi masyarakat sipil terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan Ibukota,Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KontraS, HuMa, PSHK, RMI, Solidaritas Perempuan, dan YLBHI.

"Kami berinisiatif mengirimkan surat terbuka ke presiden dan tentu saja sebagai pimpinan pemerintahan dan ini terkait dengan beberapa kementerian yang secara khusus menangani Karhutla," ucap Khalisah Khalid kepada wartawan di Kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Karena, sepanjang 2019 hingga 7 September setidaknya tercatat 19 ribu lebih titik api. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019 terdapat 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektare.

"Kondisi ini makin diperparah karena kebakaran terjadi di lahan gambut, konsensi perkebunan monokultur skala besar yakni sawit dan hutan tanaman industri," katanya.

"Kami menilai bahwa kabut asap yang berasal dari karhutla bukan hanya kejahatan biasa. Tetapi sebuah kejahatan ekosida dan kejahatan lintas batas dengan unsur-unsur yang terpenuhi yakni dampak yang meluas, jangka panjang dan tingkat keparahan yang tinggi termasuk unsur means rea," tegasnya.

Koalisi masyarakat sipil membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mendesak penyelesaian kebakaran hutan secara komprehensif.