Berita

Khalisah Khalid (tiga dari kanan)/RMOL

Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Tagih Janji Politik Jokowi Atasi Karhutla

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 12:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji politiknya untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan Ibukota, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KontraS, HuMa, PSHK, RMI, Solidaritas Perempuan, dan YLBHI.

Dewan Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid mengatakan, kejadian karhutla telah dinyatakan dalam kondisi darurat karena banyaknya korban yang mengalami dampak tersebut.


"Ini sebenarnya situasi yang menunjukkan darurat. Dimana korban yang paling banyak merasakan dari kabut asap adalah kelompok rentan, bayi, balita dan anak-anak, kemudian juga perempuan, lansia dan akan mengalami risiko lebih besar," ucap Khalisah kepada wartawan di Kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Apalagi, karhutla bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah sering terjadi selama puluhan tahun lalu. Namun, pemerintah hingga saat ini tidak bisa mengatasinya.

"Dan yang membuat kami marah, ini bukan peristiwa pertama. Ini adalah peristiwa berulang dari tahun ke tahun bahkan kalau mau periksa lebih panjang itu dari setidaknya tahun 97. Dimana peristiwa kebakaran lahan terjadi di Indonesia sampai hari ini, kejadian bencana tersebut tidak bisa dicegah," tegasnya.

Padahal, lanjut Khalisah, Presiden Jokowi telah menyampaikan janji politiknya untuk mengatasi persoalan Karhutla. Namun, janji tersebut hanyalah janji semata yang tidak ditepati.

"Padahal pemerintahan Jokowi sudah menyampaikan komitmen politiknya untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi puluhan tahun di Indonesia. Ada peristiwa yang menurut kita sudah berada di satu titik darurat. Kalau kita lihat di medsos, hastag Indonesia darurat asap sudah menjadi tranding topic dan itu menjadi pembahasan kita semua," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya