Berita

Akbar Tandjung/Net

Politik

Akbar Tandjung Ingin KPK Diberi Dukungan Penuh

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 02:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kader Partai Golkar diminta memberi dukungan penuh pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Menurutnya, kader Golkar harus ikut serta dalam membangun sistem pemerintahan kita yang bersih, berwibawa, dan efektif


"Kalau saya berpendapat KPK tetap harus kita berikan dukungan penuh. Kita beri kepercayaan penuh kepada lembaga KPK," ujarnya.

Soal banyaknya kritik yang muncul di masyarakat, Akbar menilai aspirasi masyarakat itu perlu diserap. Menurutnya, perbedaan pendapat di tengah masyarakat itu wajar terjadi.

"Ya kan demokrasi tidak bisa dihindari. Aspirasi rakyat kita berikan kebebasan untuk sampaikan untuk bangsa dan negara kenapa tidak," jelasnya.

Belakangan publik ramai memperbincangkan Revisi UU KPK. Pemerintah berencana merombak sejumlah aturan yang telah diterapkan KPK saat ini.

Salah satu yang diubah adalah terkait penyadapan yang harus izin dari Dewan Pengawas (Dewas). Di mana Dewas ini dipilih oleh pansel dan presiden.

Ada juga usulan mengenai SP3 suatu kasus hingga pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya