Berita

Dunia

Takut Brexit No Deal, Pemerintah Inggris Keluarkan Operation Yellowhammer

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 01:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah parlemen menunda Brexit, pemerintah Inggris kini mengeluarkan rencana yang disebut dengan Operation Yellowhammer, Rabu (11/9).

Dalam dokumen pemerintah tentang rencana tersebut diuraikan skenario terburuk jika no deal brexit benar-benar terjadi.

Dilansir Al Jazeera, dokumen tersebut berisi analisa konsekuensi negatif jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Dalam Operation Yellowhammer, rencana No Deal Brexit dijelaskan tidak mendapatkan kesiapan publik dan bisnis.


Terdapat 12 bidang risiko yang akan terdampak dari Brexit tanpa kesepakatan. Tidak hanya pasokan obat-obatan dan makanan segar yang akan terhambat, melainkan juga layanan kesehatan, transportasi, hingga imigrasi warga Inggris.

Truk bahkan mungkin harus menunggu hingga 2 atau tiga hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Selain itu, proses imigrasi warga Inggris juga tidak akan sebebas saat ini.

Wilayah Inggris di Gibraltar juga akan terpengaruh lantaran akan diberlakukan pengecekan di perbatasan dengan Spanyol.

No Deal Brexit juga diperkirakan akan menimbulkan perselisihan antara Inggris dan kapal-kapal penangkap ikan non-Inggris di perairan Inggris.
"Mungkin juga akan ada peningkatan gangguan publik dan ketegangan masyarakat," begitu tulisan dalam dokumen tersebut.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Think-Tank British Influence pro-Eropa, Jonathan Lis, Operation Yellowhammer menunjukkan pemerintah tidak memiliki mandat membawa Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan.

"Itu memperlihatkan semua konsekuensi bencana dari Brexit yang tidak punya kesepakatan. Itu menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah bisa serius mengejar ini hanya dalam waktu enam minggu," ujar Lis.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya