Berita

Dunia

Takut Brexit No Deal, Pemerintah Inggris Keluarkan Operation Yellowhammer

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 01:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah parlemen menunda Brexit, pemerintah Inggris kini mengeluarkan rencana yang disebut dengan Operation Yellowhammer, Rabu (11/9).

Dalam dokumen pemerintah tentang rencana tersebut diuraikan skenario terburuk jika no deal brexit benar-benar terjadi.

Dilansir Al Jazeera, dokumen tersebut berisi analisa konsekuensi negatif jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Dalam Operation Yellowhammer, rencana No Deal Brexit dijelaskan tidak mendapatkan kesiapan publik dan bisnis.


Terdapat 12 bidang risiko yang akan terdampak dari Brexit tanpa kesepakatan. Tidak hanya pasokan obat-obatan dan makanan segar yang akan terhambat, melainkan juga layanan kesehatan, transportasi, hingga imigrasi warga Inggris.

Truk bahkan mungkin harus menunggu hingga 2 atau tiga hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Selain itu, proses imigrasi warga Inggris juga tidak akan sebebas saat ini.

Wilayah Inggris di Gibraltar juga akan terpengaruh lantaran akan diberlakukan pengecekan di perbatasan dengan Spanyol.

No Deal Brexit juga diperkirakan akan menimbulkan perselisihan antara Inggris dan kapal-kapal penangkap ikan non-Inggris di perairan Inggris.
"Mungkin juga akan ada peningkatan gangguan publik dan ketegangan masyarakat," begitu tulisan dalam dokumen tersebut.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Think-Tank British Influence pro-Eropa, Jonathan Lis, Operation Yellowhammer menunjukkan pemerintah tidak memiliki mandat membawa Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan.

"Itu memperlihatkan semua konsekuensi bencana dari Brexit yang tidak punya kesepakatan. Itu menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah bisa serius mengejar ini hanya dalam waktu enam minggu," ujar Lis.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya