Muhammadiyah: Capim KPK Tidak Boleh Berpolitik

Panitia Seleksi (Pansel) diharapkan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan melakukan seleksi ketat terutama para kandidat calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah. Sedianya, Pansel Capim KPK tegas dalam hal pemberantasan korupsi.

"Sebaiknya Capim KPK benar-benar terpilih yang bersih, tidak memiliki rekam jejak bermasalah, dan tegas dalam pemberantasan korupsi," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Muhammadiyah, kata Haedar, menaruh harapan besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia kedepan agar lebih baik. Karenanya, pimpinan KPK periode 2019-2023 kedepan dapat mengemban amanah secara bertanggung jawab.

Salah satu hal yang perlu ditekankan yaitu agar para pimpinan komisi antirasuah kedepan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik.

"Bersikap amanah, jujur, tidak berpolitik dalam bentuk apapun, serta berdiri tegak di atas hukum dan konstitusi," demikian Haedar.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan 40 nama kandidat ke delapan lembaga penegak hukum negara. Hal itu, kata dia, menjadi bagian dari proses seleksi agar dapat menyaring Capim KPK yang berintegritas.

"Kita sejak pada tanggal 5 Agustus kami pansel bekerja sampai malam menyiapkan dokumen 40 orang tersebut dan kita kirim ke 8 tracker tim," ujar Yenti di Gedung Lemhanas, Jakarta, pada Kamis (8/8) lalu.

Adapun, delapan lembaga yang turut dilibatkan Pansel dalam proses seleksi Capim KPK Jilid V yaitu KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BNN, BNPT, PPATK, dan Dirjen pajak.