Berita

Arwani Thomafi/RMOL

Politik

KPK Ciduk Dirkeu Angkasa Pura II, Arwani Thomafi Minta Rini Soemarno Serius Benahi BUMN

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 17:35 WIB | LAPORAN:

  Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbenah diri mengingat beberapa isu melekat pada beberapa perusahaan anak buah BUMN. Terbaru, direktur keuangan Angkasa Pura II terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arwani memberi perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II Andra Y Agussalam.

“Jadikan pelajaran kasus OTT kemarin itu,” ungkapnya kepada Kantor Berita RMOL usai menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR, di Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).


Dengan ini, BUMN diminta untuk bisa membenahi diri, terlebih Arwani menilai banyak kabar miring terhadap BUMN yang seharusnya bisa diantisipasi dengan memberikan prestasi yang cemerlang.

“Prinsipnya harus lebih baik lagi kedepan, praktik semacam ini saya dengar memang banyak, saya dengar kabar-kabar burung itukan marak, itu jangan samai kabar burung itu benar harus bisa menepis itu,” tegasnya.

Arwani menambahkkan, jika BUMN tidak segera memperbaiki diri maka kepercayaan terhadap BUMN akan merosot, terlebih dengan beberapa adanya isu dan kasus lainnya seperti rekayasa laporan keuangan PT Garuda, dan perkembangan PT Krakatau Steel yang belum menghasilkan pendapatan untuk negara secara positif.

“Ya nanti tingkat kepercayaan terhadap BUMN kita makin turun, ini jangan sampai kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat ke BUMN,” paparnya.

Ia juga menekankan, Menteri BUMN Rini Soemarno seharusnya bisa melakukan perubahan. “Tinggal bagaimana ya, upaya melakukan perubahan yang harus dilakukan teman-teman BUMN sendiri,” tandasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya