Berita

Partai Nasdem boleh jadi akan dapat dukungan dari pemilih Prabowo-Sandi jika berani keluar dari lingkaran kekuasaan/RMOL

Politik

Jika Nasdem Berani Jadi Oposisi, Dukungan Dari Pemilih Prabowo-Sandi Akan Berdatangan

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 12:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Nasdem tidak hanya akan membuat sejarah baru dalam perpolitikan di Indonesia jika berani jadi oposisi. Mereka pun diyakini akan mendapat dukungan sebagian dari 45 persen pemilih Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 kemarin.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto. Menurutnya, Partai Nasdem akan menjadi sejarah baru parpol yang menjadi oposisi ketika telah memenangkan salah satu capres.

"Saya rasa ini menjadi sejarah baru, mungkin Nasdem bisa menjadi pelopor bagi partai modern untuk melakukan itu, setelah memenangkan presiden dia akan keluar dari kekuasaan di Istana dan melakukan pengawasan. Itu keren," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (2/8).


Tak hanya akan menjadi parpol yang membuat sejarah baru di politik Indonesia, Partai Nasdem juga dipercaya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat khususnya di Pilkada 2020 hingga Pilpres 2024.

"Saya rasa dukungan masyarakat kepada Nasdem akan meningkat. Mungkin Nasdem, di Pilkada 2020 dan di Pilpres berikutnya (2024), akan menjadi partai pemenang kalau misalnya menjadi partai pencetak sejarah baru," lanjut Satyo.

Tak hanya itu, sebagian dari 45 persen pemilih Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 kemarin berpeluang akan mendukung langkah Nasdem untuk menjadi pengkritik pemerintahan.

"Bisa jadi (dapat dukungan dari 45 persen pemilih Prabowo-Sandi), dan mungkin semua yang sekarang di luar dukungan partai-partai yang floating ini bisa jadi (beri) apresiasi buat Nasdem. Kalau dia bisa membangun tradisi baru ini," tandasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya