OTT Pejabat Angkasa Pura II Akan Jadi Batas Akhir Kesabaran Jokowi

Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno diprediksi akan terancam pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirkeu Angkasa Pura II dan Staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Bahkan buntut OTT tersebut diyakini akan membuat Presiden Joko Widodo tak akan tinggal diam.

"Kasus OTT pejabat Angkasa Pura II oleh KPK akan menjadi batas akhir titik kesabaran Presiden Jokowi untuk turun tangan membenahi BUMN, termasuk mengganti Rini Soemarno," kata pengamat politik Igor Dirgantara kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).

hal itu diyakini bakal terjadi lantaran selama ini kementerian 'seksi' ini belakangan kerap menuai pro dan kontra.

Seperti halnya keterpurukan beberapa perusahaan BUMN, seperti Maskapai Garuda hingga Krakatau Steel.

"Apalagi Jokowi sudah mengatakan tidak mau ada beban lagi di masa kepemimpinan terakhirnya," sambungnya.

Director Survey and Polling Indonesia ini menyadari bahwa BUMN punya peran strategis. Selain melayani kebutuhan masyarakat, jelasnya, perusahaan pelat merah ini juga menyumbamg dividen bagi negara.
 
Atas dasar itu, Jokowi akan memiliki PR besar jika memang posisi Rini akan diganti di kabinet 2019-2022 mendatang.

"Posisi ini sebenarnya yang juga akan menjadi rebutan jika Rini Soemarno lengser nanti. PDIP misalnya pernah mengusulkan agar Menteri Rini di-reshuffle karena kasus Pelindo II," tandasnya.