Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Publika

Ekonomi Bergiliran Dijajah, Sri Mulyani Bertobatlah…

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 21:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

PARA pembesar Belanda dulu suka mencemooh, dikatakannya kita adalah bangsa yang paling lunak di dunia (Het zachtmoedigste volkter aarde).

Silih berganti bangsa ini diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Sumber daya alamnya dirampok, mulai dari rempah-rempah, perkebunan, kekayaan laut, hutan, hingga sekarang sumber migas dan banyak sektor lainnya dikuasai oleh asing. Industri strategis dan BUMN-nya bangkrut, infrastrukturnya dari mengutang, dan lalu dilego kepada bangsa lain.

Sejak kaum penjajah masuk ke bumi Nusantara berabad-abad yang lalu tiada henti-hentinya kita terus dijajah. Digilir oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Belanda, Jepang, dan Belanda lagi.


Rakyatnya ditindas oleh Tanam Paksa, Kerja Rodi, genosida rempah di Banda & Maluku, Romusha, pajak petani, nelayan disingkirkan budaya maritim dihancurkan, politik diskriminasi, jugun ianfu, kuli kontrak, dan seterusnya.

Sekarang pun bangsa ini terus dijajah melalui IMF dan World Bank yang merupakan pintu masuk neokolonialisme dan neoimperialisme yang prakteknya disuburkan oleh menteri-menteri ekonomi beraliran neoliberal yang orientasinya berpihak kepada kepentingan asing dan aseng, seperti terlihat dari keputusan-keputusan yang diperbuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang bermurah hati selalu kepada asing & aseng antara lain dengan kasih bunga utang ketinggian, dan pasang pajak yang menjerat bagi rakyat kecil.

Pemimpin Indonesia di masa lalu menggabungkan titik pandang “sejarah” dan “masa depan”, sehingga umumnya visi mereka melampaui zaman. Mereka belajar dari berbagai penderitaan ekonomi yang dialami oleh rakyat, sehingga lahirlah konsepsi ekonomi seperti koperasi, Trisakti, Berdikari, dan konsepsi-konsepsi patriotik yang memihak kepada kepentingan bangsa. Yang cita-cita dan ikhtiarnya adalah memuliakan kehidupan rakyat. Mereka ingin bangsa ini menghadapi masa depan tanpa mengabaikan masa lalu.

Tetapi apa lacur elit kekuasaan hari ini sengaja melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu.

Mengingat-ingat kembali peristiwa-pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu tentu bukanlah untuk menyuburkan dendam kesumat, melainkan sebagai modal untuk refleksi, introspeksi, otokritik dan untuk kontemplasi mengapa dulu kita disakiti, mengapa kita kalah, dan mengapa kita banyak tidak berdaya terhadap bangsa-bangsa lain.

Mengapa kita tidak punya kemampuan atau tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan, out of the box, untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

Sense of History itu perlu terutama buat Sri Mulyani.

Sejarah bukan sekedar hafalan waktu dan kejadian. Sejarah adalah ilmu memahami masyarakat yang memungkinkan orang punya peta dalam menjalani hidup masa kini dan masa depan, dengan memahami masa lalu.

Sri Mulyani, belajarlah sejarah bangsamu, sejarah tentang penderitaan rakyatmu akibat kebijakan ekonomi yang sesat dan salah urus. Sejarah tentang kegagalan ekonomi neoliberal, akibat buruk IMF dan World Bank untuk Indonesia dan negeri-negeri lainnya.

Malu, insyaf, dan bertobatlah.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya