Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Publika

Ekonomi Bergiliran Dijajah, Sri Mulyani Bertobatlah…

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 21:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

PARA pembesar Belanda dulu suka mencemooh, dikatakannya kita adalah bangsa yang paling lunak di dunia (Het zachtmoedigste volkter aarde).

Silih berganti bangsa ini diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Sumber daya alamnya dirampok, mulai dari rempah-rempah, perkebunan, kekayaan laut, hutan, hingga sekarang sumber migas dan banyak sektor lainnya dikuasai oleh asing. Industri strategis dan BUMN-nya bangkrut, infrastrukturnya dari mengutang, dan lalu dilego kepada bangsa lain.

Sejak kaum penjajah masuk ke bumi Nusantara berabad-abad yang lalu tiada henti-hentinya kita terus dijajah. Digilir oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Belanda, Jepang, dan Belanda lagi.


Rakyatnya ditindas oleh Tanam Paksa, Kerja Rodi, genosida rempah di Banda & Maluku, Romusha, pajak petani, nelayan disingkirkan budaya maritim dihancurkan, politik diskriminasi, jugun ianfu, kuli kontrak, dan seterusnya.

Sekarang pun bangsa ini terus dijajah melalui IMF dan World Bank yang merupakan pintu masuk neokolonialisme dan neoimperialisme yang prakteknya disuburkan oleh menteri-menteri ekonomi beraliran neoliberal yang orientasinya berpihak kepada kepentingan asing dan aseng, seperti terlihat dari keputusan-keputusan yang diperbuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang bermurah hati selalu kepada asing & aseng antara lain dengan kasih bunga utang ketinggian, dan pasang pajak yang menjerat bagi rakyat kecil.

Pemimpin Indonesia di masa lalu menggabungkan titik pandang “sejarah” dan “masa depan”, sehingga umumnya visi mereka melampaui zaman. Mereka belajar dari berbagai penderitaan ekonomi yang dialami oleh rakyat, sehingga lahirlah konsepsi ekonomi seperti koperasi, Trisakti, Berdikari, dan konsepsi-konsepsi patriotik yang memihak kepada kepentingan bangsa. Yang cita-cita dan ikhtiarnya adalah memuliakan kehidupan rakyat. Mereka ingin bangsa ini menghadapi masa depan tanpa mengabaikan masa lalu.

Tetapi apa lacur elit kekuasaan hari ini sengaja melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu.

Mengingat-ingat kembali peristiwa-pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu tentu bukanlah untuk menyuburkan dendam kesumat, melainkan sebagai modal untuk refleksi, introspeksi, otokritik dan untuk kontemplasi mengapa dulu kita disakiti, mengapa kita kalah, dan mengapa kita banyak tidak berdaya terhadap bangsa-bangsa lain.

Mengapa kita tidak punya kemampuan atau tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan, out of the box, untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

Sense of History itu perlu terutama buat Sri Mulyani.

Sejarah bukan sekedar hafalan waktu dan kejadian. Sejarah adalah ilmu memahami masyarakat yang memungkinkan orang punya peta dalam menjalani hidup masa kini dan masa depan, dengan memahami masa lalu.

Sri Mulyani, belajarlah sejarah bangsamu, sejarah tentang penderitaan rakyatmu akibat kebijakan ekonomi yang sesat dan salah urus. Sejarah tentang kegagalan ekonomi neoliberal, akibat buruk IMF dan World Bank untuk Indonesia dan negeri-negeri lainnya.

Malu, insyaf, dan bertobatlah.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya