Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Publika

Ekonomi Bergiliran Dijajah, Sri Mulyani Bertobatlah…

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 21:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

PARA pembesar Belanda dulu suka mencemooh, dikatakannya kita adalah bangsa yang paling lunak di dunia (Het zachtmoedigste volkter aarde).

Silih berganti bangsa ini diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Sumber daya alamnya dirampok, mulai dari rempah-rempah, perkebunan, kekayaan laut, hutan, hingga sekarang sumber migas dan banyak sektor lainnya dikuasai oleh asing. Industri strategis dan BUMN-nya bangkrut, infrastrukturnya dari mengutang, dan lalu dilego kepada bangsa lain.

Sejak kaum penjajah masuk ke bumi Nusantara berabad-abad yang lalu tiada henti-hentinya kita terus dijajah. Digilir oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Belanda, Jepang, dan Belanda lagi.


Rakyatnya ditindas oleh Tanam Paksa, Kerja Rodi, genosida rempah di Banda & Maluku, Romusha, pajak petani, nelayan disingkirkan budaya maritim dihancurkan, politik diskriminasi, jugun ianfu, kuli kontrak, dan seterusnya.

Sekarang pun bangsa ini terus dijajah melalui IMF dan World Bank yang merupakan pintu masuk neokolonialisme dan neoimperialisme yang prakteknya disuburkan oleh menteri-menteri ekonomi beraliran neoliberal yang orientasinya berpihak kepada kepentingan asing dan aseng, seperti terlihat dari keputusan-keputusan yang diperbuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang bermurah hati selalu kepada asing & aseng antara lain dengan kasih bunga utang ketinggian, dan pasang pajak yang menjerat bagi rakyat kecil.

Pemimpin Indonesia di masa lalu menggabungkan titik pandang “sejarah” dan “masa depan”, sehingga umumnya visi mereka melampaui zaman. Mereka belajar dari berbagai penderitaan ekonomi yang dialami oleh rakyat, sehingga lahirlah konsepsi ekonomi seperti koperasi, Trisakti, Berdikari, dan konsepsi-konsepsi patriotik yang memihak kepada kepentingan bangsa. Yang cita-cita dan ikhtiarnya adalah memuliakan kehidupan rakyat. Mereka ingin bangsa ini menghadapi masa depan tanpa mengabaikan masa lalu.

Tetapi apa lacur elit kekuasaan hari ini sengaja melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu.

Mengingat-ingat kembali peristiwa-pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu tentu bukanlah untuk menyuburkan dendam kesumat, melainkan sebagai modal untuk refleksi, introspeksi, otokritik dan untuk kontemplasi mengapa dulu kita disakiti, mengapa kita kalah, dan mengapa kita banyak tidak berdaya terhadap bangsa-bangsa lain.

Mengapa kita tidak punya kemampuan atau tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan, out of the box, untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

Sense of History itu perlu terutama buat Sri Mulyani.

Sejarah bukan sekedar hafalan waktu dan kejadian. Sejarah adalah ilmu memahami masyarakat yang memungkinkan orang punya peta dalam menjalani hidup masa kini dan masa depan, dengan memahami masa lalu.

Sri Mulyani, belajarlah sejarah bangsamu, sejarah tentang penderitaan rakyatmu akibat kebijakan ekonomi yang sesat dan salah urus. Sejarah tentang kegagalan ekonomi neoliberal, akibat buruk IMF dan World Bank untuk Indonesia dan negeri-negeri lainnya.

Malu, insyaf, dan bertobatlah.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya