Petinggi BUMN Dicokok KPK Jadi Ganjalan Rini Soemarno Untuk Lanjut Jadi Menteri

Presiden Joko Widodo seharusnya melakukan fit and proper test kepada jajaran Direksi BUMN agar pencegahan korupsi dalam perusahaan plat merah bisa berjalan maksimal.

Tujuannya, selain ditingkat akademisi mereka mumpuni dan sanggup, ditingkat etik mereka juga lolos, agar tidak ada lagi kasus suap menyuap dalam tubuh BUMN.

Kira-kira begitu yang disampaikan Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menanggapi tertangkapnya petinggi BUMN yang berasal dari unsur Direksi PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nah catatan penting ini buat pelajaran Pak Jokowi, jadi nanti pada saat pemilihan menteri itu memberikan contoh kepada direksi BUMN, kemudian benar-benar lakukan fit and proper test kepada Menteri BUMN itu sendiri," ujar Hendri kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).

Melalui fit and proper test, lanjunya, diharapkan mampu menghasilkan pimpinan yang sesuai dengan tugas serta menjadi contoh para jajarannya di BUMN.

Soal petinggi BUMN yang kerap jadi tangkapan KPK, lanjut Hendri, dirinya memberikan kebebasan kepada Jokowi apakah hal itu akan terkait dengan kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno selama ini atau tidak.

Lalu apakah kasus petinggin BUMN korup ini jadi pertimbangan untuk memperpanjang Rini di kursi Menteri BUMN juga hak Jokowi dalam menentukan. Tapi seyogyanya Rini punya optimisme meraih zero corruption di jajaran direksi BUMN.

"Apakah kemudian Rini Soemarno diganti? Itu terserah Pak Jokowi hanya saja Ibu Rini bisa tetap jadi Menteri BUMN bila menjanjikan kepada Pak Jokowi dengan zero corruption kepada Direksi BUMN," tutupnya.