Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

"Pemegang Saham" Minta Jokowi Menyikapi Polusi Udara Jakarta

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kabinet pemerintahan baru Presiden Joko Widodo harus terus berlandaskan pada pengakaran nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebangsaan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa masukan seperti itu sudah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo.

"Portofolio PDIP berdasarkan pada pada konsepsi kebumian Pancasila dengan cara Trisakti agar kita lebih berdaulat semakin lebih baik dan semakin kebudayaan," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (1/8).


Diketahui, Jokowi adalah kader PDIP. Partai pimpinan Megawati ini adalah "pemegang saham" terbesar pada pemerintahan Jokowi.

Jelas dia, PDIP ingin pemerintahan Jokowi periode kedua lebih memperhatikan pengoptimalan penggunaan sumber daya alam dan lebih memperhatikan isu-isu lingkungan.

"Misalnya Jakarta gelap karena pencemaran, ini bagaimana kita sikapi menjadi bagian dari program kerja Pak Jokowi menata lingkungan," jelasnya.

Disinggung soal berapa jatah kursi menteri yang diajukan PDIP kepada Presiden Jokowi, Hasto tegas menyebut tidak pernah mengajukan angka tertentu.

"Negara bukan untuk berapa kursi, PDIP bisa bertambah pada pemilu yang akan datang bukan untuk itu," tutupnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya