Jaksa Agung Bukan Jabatan Yang Pantas Diperebutkan Partai

Jabatan Jaksa Agung memang seksi di mata para politisi. Sebab, bisa digunakan kelompoknya untuk melindung diri dari kasus hukum.

Tak ayal, kini partai-partai pendukung Joko Widodo-Maruf Amin berebut untuk mengganti HM Prasetyo, yang pernah menjadi politisi Nasdem.

Begitu kata Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad saat berbincang dengan Kantor Berita RMOL, Rabu (31/7).

“Itu menunjukkan elite-elite ini ada kecenderungan atau ketakutan kalau-kalau penegakan hukum itu tajam kepada kelompoknya," ujarnya.

Padahal, Jaksa Agung bukan posisi yang layak diperebutkan partai sebagaimana pimpinan legislatif atau kursi menteri. Yudikatif, kata Nyarwi harus tetap ditetapkan sebagai pilar penyangga demokrasi itu sendiri.

“Tidak menjadi bagian dari mekanisme untuk perebutan itu sendiri. Sebab hukum itu kan harus berbasis pada keadilan kan?” tegasnya.

Keadilan akan rentan berpihak jika ada intervensi kekuatan politik pada lembaga yudikatif, dalam hal ini Jaksa Agung. Untuk itu, dia tetap ingin Jaksa Agung dijabat jaksa karier yang  profesional.

“Ini kan lembaga-lembaga hukum jangan sampai kemudian posisi itu hanya digunakan untuk melayani atau mengamankan kepentingan-kepentingan para elite,” pungkasnya.