Berita

Basuki Tjahaja Purnama/net

Politik

Secara Hukum, Ahok Boleh Saja Jadi Menteri

SELASA, 23 JULI 2019 | 16:18 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengamat hukum tata negara Universitas Indonesia, Budi Darmono berpendapat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih diperbolehkan menjadi pejabat publik, termasuk menteri di Kabinet Kerja Jokowi.

Menurutnya, tidak ada putusan hakim yang bersifat larangan terhadap Ahok untuk menjadi pejabat.  

"Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan menteri kan tidak melarang secara tegas soal itu," jelasnya, kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (23/7).


Budi mencontohkan, ada banyak mantan narapidana yang hingga saat ini masih menjadi penyelenggara negara usai menjalani vonis hukuman. Fakta ini, kata Budi, banyak terjadi di daerah.  

Meski demikian, Budi menyebut jika seorang mantan napi dipaksakan menjadi pejabat publik, maka masyarakat pasti akan menentang.

"Kalau orang sudah divonis akan menuai banyak kritik bila dipaksakan bisa mengganggu kinerjanya," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya