Berita

Diskusi publik bertajuk 'Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur/RMOL

Politik

Istana: Sangat Mungkin Program Prabowo Diadopsi Jokowi

JUMAT, 12 JULI 2019 | 23:09 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo menegaskan soal kemungkinan program yang dimiliki Prabowo Subianto diadopsi oleh Presiden Jokowi dalam pemerintahanya di lima tahun yang akan datang.

“Itu sangat mungkin (Jokowi adopsi program Prabowo) karena pemerintah ini menjalankan kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Eko usai diskusi bertajuk 'Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur' di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Ia melanjutkan, pemerintahan Jokowi amat sangat terbuka menerima masukan ataupun kritikan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, Eko menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ragu merespons hal itu dalam kebijakan pemerintah.


“Jadi kalau ada hal yang menjadi kritikan yang baik untuk kepentingan masyatakat, itu akan direspons sebagai kebijakan pemerintah. Saya kira itu,” tegas Eko.

Adapun konsep terkait hal ini, kata Eko, bukan diartikan sebagai bagi-bagi kursi.

“Jadi konsepnya bukan konsep misalnya kerja bareng mengakomodasi dalam bentuk pembagian kursi, bukan,” tekannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menginginkan jika nantinya terjadi rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak hanya menjadi pertemuan politik biasa, namun menghasilkan komitmen nasional.

Terkait masukan ataupun program Prabowo agar diadopsi oleh Jokowi, jelas Arief, akan menjadi catatan khusus dalam agenda rekonsiliasi.

“Penting dan setuju ketika nanti ada pertemuan akan menghasilkan komitmen nasional yang tujuannya hanya untuk masyarakat, bukan kepentingan partai atau relawan,” kata Arief.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya