Berita

Ketua Umum SPI Henry Saragih/Net

Politik

Ketum SPI: Koperasi Petani Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

JUMAT, 12 JULI 2019 | 16:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Peran dari koperasi petani harus semakin diperkuat sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hal ini merupakan pandangan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam memperingati Hari Koperasi Nasional ke-72 pada 12 Juli 2019.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan, SPI memandang peran koperasi sangat penting sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kewajiban untuk menegakkan amanat konstitusi tersebut saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia di tengah sistem ekonomi pasar bebas.

"Sistem ekonomi pasar bebas terbukti hanya menguntungkan korporasi dan sekelompok orang saja. Hal inilah yang semakin memperlebar kesenjangan ekonomi di Indonesia, bahkan di dunia internasional," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7).


Henry melanjutkan, dalam konteks Indonesia, masalah pangan menjadi pelik karena tidak adanya kelembagaan pangan yang mengurus soal pangan sesuai konstitusi.

"Antara lain Bulog yang kurang berperan dan berfungsi, belum terbentuknya Badan Pangan Nasional, dan peran koperasi petani sebagai penghasil pangan yang termarjinalkan," lanjutnya dalam keterangan tertulis.

Henry memaparkan, bagi SPI, untuk menegakkan kedaulatan pangan, reforma agraria dan pertanian agroekologis, harus juga diikuti dengan dibentuknya koperasi petani sebagai kelembagaan ekonomi.

"Melalui reforma agraria, petani bisa memiliki dan menguasai tanah, dan melalui pertanian agroekologis petani menguasai sistem budidaya secara penuh, baik yang menyangkut soal benih, pemupukan, dan pengendalian hamanya. Melalui koperasi, petani bisa mengendalikan penyimpanan dan distribusi, baik itu untuk konsumsi maupun kepentingan pasar," paparnya.

Henry memaparkan, tekad untuk membangun koperasi telah dinyatakan dalam Kongres SPI yang ke-3 di Wonosobo, Jawa Tengah tahun 2007. Tekad itu dilanjutkan dengan dideklarasikannya gerakan membangun 1000 Koperasi Petani Indonesia (KPI, koperasinya SPI) di seluruh Indonesia pada tahun 2017.

"Saat ini SPI tengah berfokus pada penguatan dan pengembangan 1000 koperasi. Kita sudah memulai dengan memproduksi, mengembangkan dan mendistribusikan benih padi SPI20. SPI20 merupakan varietas padi yang tahan hama, kekeringan, tidak membutuhkan pupuk kimia, dan produktivitas tinggi, yang diluncurkan tahun 2018 di Kediri, Jawa Timur," tuturnya.

Henry menambahkan, kedepannya, SPI akan semakin gencar dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani terkait koperasi. Hal ini agar munculnya gerakan ekonomi koperasi dan petani bisa menjalankan koperasinya secara mandiri dan berkelanjutan.

"Sikap pemerintahan Presiden Jokowi untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat dan penguatan kelembagaan koperasi di Indonesia dan pelaksanaan reforma agraria harus menjadi fondasi pelaksanaan kedaulatan pangan di Indonesia. Karena itu juga, terkait dengan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru, pemerintah harus mengambil sikap tegas menolak upaya-upaya pelemahan koperasi," sebutnya.

Sementara itu, rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 yang jatuh pada 12 Juli 2019 akan dilaksanakan di seluruh wilayah SPI dengan kegiatan berupa diskusi tentang peran koperasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, dan deklarasi pembentukan KPI di beberapa wilayah, daerah, dan basis-basis SPI.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya