Berita

Mantan Komisioner KPK M. Jasin/Net

Politik

M. Jasin Dorong Seleksi Capim KPK Dilakukan DPR Sekarang

JUMAT, 12 JULI 2019 | 10:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK diminta untuk dapat memastikan kinerja tepat waktu. Hal itu agar terhindar dari konflik kepentingan pada proses seleksi capim KPK itu sendiri.

Begitu kata mantan Komisioner KPK M. Jasin saat dikonfirmasi wartawan sesaat lalu di Jakarta, Jumat (12/7).

"Yang memperoleh legitimasi kan DPR-nya untuk memilih KPK yang baru. Intinya masyarakatnya itu yang menentukan komposisi DPR yang sekarang ini. Karena punya legitimasi," ujar Jasin.


Jasin menilai, apabila proses pemilihan capim KPK sampai berlanjut di periode DPR berikutnya, justru akan sangat sarat dengan kepentingan politik perebutan kursi antirasuah.

"Ya saya enggak tahu pertimbangannya. Aspek politik itu sudah," kata Jasin.

Dia menjelaskan, dari 192 orang capim KPK dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian pansel akan menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo. Nantinya, diserahkan ke DPR RI Komisi III untuk uji kelayakan (fit and propertise).

"Jadi untuk mengirim 10 nama ke DPR itu ya memang kuncinya ada di pansel. Panselnya yang harus bekerja keras mengirim yang 10 itu," tutur Jasin.

Lebih lanjut, Jasin berharap untuk KPK kedepan dapat mengoptimalkan program baik di bidang penindakan maupun pencegahan. Meskipun kata dia, program pencegahan harus lebih ditekankan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

"Yang lebih penting itu pencegahan. Karena itu program reformasi birokrasi yang ada di KPK. Monitoring, merubah sistem yang korup dan tidak korup. Jadi tidak hanya nangkap sana nangkap sini, tapi sistemnya jelek. Itu tugas pimpinan KPK kedepan," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya