JK: Penerapan Pajak Digital Masih Menjadi Masalah Dunia

Permasalahan pajak digital masih menghantui perkembangan industri digital di Indonesia, termasuk dunia. Sebab beberapa platform seperti sosial media, browser dan lainnya tidak ingin membayar pajak kepada negara yang penduduknya menggunakan platform tersebut.

Hal ini pun menjadi pembahasan dalam diskusi Smart Business Talk With Jusuf Kalla bertajuk "Making Indonesia 4.0 VS Super Smart Society 5.0 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

“Google contohnya kita bisa bertanya apa saja ada di Google. Informasi apa saja semuanya gratis, jadi mereka (platfrom) meminta gratis (pajak)," ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sehingga, kata JK, hal ini bukan saja menjadi masalah Indonesia melainkan masalah dunia. Terlebih di Indonesia dikuasai oleh empat perusahaan seperti Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon.

"Pasti berhubungan dengan google, berhubungan dengan Facebook, Amazon, pasti pakai sistem Microsoft, jadi empat perusahaan tadi menguasai kita," ujarnya.

Hasilnya, keempat perusahaan tersebut menjadi kaya raya. Mereka menjadi perusahaan top dunia, tapi tidak membayar pajak.

Masalah ini, sambung JK, juga sedang digodok masyarakat internasional yang ingin agar industri digital membayar pajak sesuai penghasilan. Namun masih menjadi masalah lantaran, belum ada teknologi yang memungkinkan perusahaan digital membayar pajak

"Jadi memang sampai sekarang ini teknologi untuk supaya mereka membayar pajak itu masih belum ketemu," lanjutn senior Golkar itu.

“Karena teknologi itu kan lintas negara, dunia maya. Jadi bagaimana mengajak dunia maya, itu kan yang jadi masalah," tandasnya.