KABINET pertama RI yang hanya berlangsung kurang dari tiga bulan (September-November ‘45) mendapat kepercayaan rakyat walaupun belum bisa menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan secara efektif.
Kabinet Presidensil ini diganti Kabinet Parlementer yang walaupun menterinya terdiri dari orang partai tapi tidak dibangun dengan “dagang sapi†atau transaksi uang. Tidak dengan nafsu tribalisme yaitu menjadikan kabinet untuk kepentingan keluarga, anak, cucu, menantu, asing dan aseng, serta berbagai kepentingan kelompok. No vested interest!
Makanya di masa itu walaupun umumnya rakyat hidup susah tapi tidak merasa ditipu oleh para elit kekuasaan. Tidak merasa dikhianati oleh janji-janji, tidak tertekan oleh ketidakadilan, atau oleh kecurangan dan kebohongan.
Kabinet saat itu walaupun diwarnai oleh berbagai ideologi atau aliran politik tapi dibangun untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, jadi sarana perjuangan untuk menciptakan kedaulatan di semua sektor kehidupan bernegara.
Tahun ‘66 Sukarno bikin Kabinet 100 Menteri untuk narik simpati rakyat yang ternyata tiada mempan dan malah mempercepat kejatuhannya, karena tekanan ekonomi dan politik yang susah dikendalikan.
1998 Soeharto coba bikin Kabinet Reformasi tapi menteri-menterinya tiada bersedia.
Tokoh-tokoh yang dipanggil Soeharto kasih sinyal jelas bahwa ekonomi dan politik amat gawat sehingga tiada bisa diselamatkan.
Di dalam pers Belanda ada istilah Kabinetskwestie; yang intinya mempertanyakan apakah kabinet masih mendapat kepercayaan rakyat.
Apakah kabinet pasca pelantikan Jokowi Oktober nanti merupakan Kabinetskwestie?
Di Afrika kekuasaan didasarkan atas tribalisme yang mengutamakan keluarga dan kerabat untuk menduduki posisi elit. Termasuk di kabinet menteri-menterinya para Mat Girang dan para Mat Heboh, sehingga kabinetnya kabinet horeee karena diisi oleh orang-orang yang merasa girang dan heboh belaka lantaran mendapat kekuasaan, tapi bukan problem solver.
How about the cabinet after October?
Masa depan Indonesia kian suram apabila kabinet nanti merefleksikan gambaran seperti di atas!
Apalagi tokoh bangsa Dr Rizal Ramli mengingatkan bahwa setidaknya kini ada lima kondisi yang menjadikan suasana dan kelangsungan bernegara dan berbangsa saat ini dan ke depan nanti bakal semakin terpuruk.
Pertama, kondisi perekonomian nasional dan kesejahteraan mayoritas rakyat yang kian nyungsep. Mulai dari soal utang, pajak, meruginya BUMN, bangkrutnya sektor industri seperti industri baja, impor pangan yang masih gila-gilaan demi memburu rente dan banyak lagi.
Kedua, persoalan ketidakadilan hukum di dalam masyarakat yang dirasakan diskriminatif.
Ketiga, merenggang & terbelahnya kerukunan di dalam masyarakat akibat dihembuskannya secara terus menerus isu khilafah.
Keempat, adanya kecenderungan kuat munculnya Neo-otoritarianisme.
Kelima, perlu dihapuskannya treshold (ambang batas) untuk parlemen dan calon presiden, karena menyandera Indonesia dan demokrasi akibat oligarki politik & ekonomi.
Akan kemana arah jalannya Republik ini mungkin memang hanya Tuhan yang tahu.
Tetapi lima kondisi obyektif di atas merupakan gambaran kenyataan;
apakah Indonesia akan berubah atau begini terus, status qou, yang pada waktunya dapat mengakibatkan sebenar-benarnya kehancuran.
Penulis wartawan senior.
