Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit) pada tahun 2015, BPDP-Sawit sudah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO (Crude Palm Oil).
Pengunaan dana yang dikumpulkan tersebut tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. Total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun, sementara untuk ke petani disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen.
Selain bermasalah pada sisi pengunaanya, pungutan dana sawit juga tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan petani sawit seluruh Indonesia. Karena terbukti dengan pungutan 50 dolar AS perton harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120 sampai 150 perkilogram.
Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini alokasinya salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan pemerintah dan industri biodiesel. Sehingga penyetopan pungutan dana sawit yang sudah berjalan dari Desember 2018 sampai dengan saat ini belum tepat untuk diberlakukan kembali sebelum masalah yang ada saat ini dibenahi.
Hal tersebut diungkapkan pada konferensi pers "Alokasi Dana Sawit Salah Kaprah" di Ke-Kini Cafe, Jakarta, Jumat (28/6). Jumpa pers dihadiri Mansuetus Darto (Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit), Gamal Nasir (pembina ASPEKPIR/tokoh petani sawit0, Setiyono (Ketua Umum Aspekpir Indonesia), Pahala Sibuea (Wakil Ketua Umum Samade), Alvian Arahman (Ketua Umum Apkasindo), dan Vincentius Haryono (petani sawit, anggota SPKS Tanjabar, Jambi).
Mansuetus Darto mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo untuk memunculkan Kelembagaan BPDP-KS di tahun 2015, namun hingga saat ini tidak memberikan rasa manfaat bagi kurang lebih lebih 12 juta keluarga petani kelapa sawit.
Darto melanjutkan, kekalahan Presiden Jokowi dalam kantong-kantong suara pada Pemilu 2019 di desa-desa sawit di Sumatera antara lain adalah kekecewaan petani terhadap keberpihakan negara terhadap petani sawit serta alokasi dana BPDP-KS yang sudah salah kaprah memanfaatkan dana tersebut.
Karena itu, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menangani masalah ini agar alokasi dana BPDP-KS memberi manfaat bagi jutaan keluarga petani dan mendukung transformasi petani kelapa sawit ke arah kemandirian, sejahtera dan berkelanjutan.
Sekjen SPKS ini menambahkan, industri biodiesel selama ini terkesan ingin "selamatkan diri" di tengah pasar minyak sawit dunia sedang melakukan larangan untuk biofuel ke Eropa dan industri sawit Indonesia ingin selamatkan hasil produksinya melalui program biodiesel.
"Dari situasi ini, petani swadaya dirugikan karena tidak ada yang selamatkan mereka," ucapnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi.
