Berita

Pemilu 2019/Net

Nusantara

Bawaslu Rekomendasi Penghitungan Ulang Di 8.146 TPS Surabaya Dengan Cara Membuka Kotak Suara

SELASA, 23 APRIL 2019 | 13:13 WIB | LAPORAN:

. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di 8.146 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Surabaya pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019. Ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara karena terdapat salah pengisian dan penjumlahan serta masih kosongnya formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS.

Formulir model C-KPU adalah berita acara pemungutan dan penghitungan suara.


Ketua Bawaslu Jatim Hadi Margo mengatakan, rekomendasi ini sama sekali bukan karena ada laporan dari lima partai politik terkait penggelembungan suara ke Bawaslu pada Sabtu (20/4) lalu, tetapi murni hasil pengawasan pihaknya saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)," ujar Hadi Margo, Senin kemarin (22/4).

Bawaslu Kota Surabaya menemukan kekeliruan cara pengisian pada formulir C-KPU sehingga penghitungan suara di ribuan TPS di Surabaya harus dihitung ulang di PPK. Rekomendasi hitung ulang itu sendiri diputus melalui rapat pleno Bawaslu Surabaya pada Minggu (21/4).

"Karena itu Bawaslu Jatim merekomendasikan penghitungan ulang di seluruh PPK se-Kota Surabaya. Hasil koreksinya nanti harus secepatnya disampaikan kepada para saksi pemegang mandat untuk kemudian disahkan di PPK," sebut Hadi Margo sambil menambahkan, penghitungan suara ulang TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Muhammad Kholid mengaku sudah menerima surat rekomendasi tersebut dari Bawaslu. Hanya saja, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena harus menunggu rapat pleno KPU

Hari ini kami sedang membahas di rapat pleno KPU," ucap Muhammad Kholid, Selasa (23/4).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya