Berita

Sulaeman El Hamzah/RMOL

Politik

Nasdem: Data Pangan Harus Divalidasi Agar Menteri Tidak Saling Kelahi

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 03:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perbedaan data pangan antar kementerian dan lembaga pemerintah telah membuat rakyat bingung. Untuk itu, politisi Nasdem Sulaeman El Hamzah meminta kepada pemerintah untuk membuat validasi data sehingga tidak lagi disuguhkan pertikaian antar menteri dan stakeholder urusan pangan lainnya.

“Perlu ada validasi data agar para pembantu presiden tidak saling berkelahi di hadapan presiden. Kan membingungkan rakyat sebetulnya, bagaimana mungkin sesama menteri, sesama pembantu presiden tetapi menyuguhkan data yang berbeda satu dengan yang lain,” ucap Sulaeman saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Nasdem, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).  

Anggota Komisi IV DPR ini menyebut bahwa pasal-pasal yang ada di dalam UU Pangan perlu disinergitaskan antara satu kementerian dengan kementerian lain.


Sulaeman mencontohkan impor yang belakangan mendapat sorotan lantaran data yang disuguhkan berbeda. Hal itu juga menjadi dampak tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya, maupun dengan UU lainnya.

"Data tidak akurat ini karena memang saling klaim, di satu pihak Kementerian Pertanian yang melakukan produksi di lapangan itu menyatakan bahwa lebih besar produksinya padahal kenyataan di lapangan stok beras kita tidak mencukupi," tuturnya.

Hal itu diungkapkannya karena melihat temuan di lapangan, yang menunjukkan saling tumpang tindihnya peraturan yang mengatur pangan.

"Nah itu, sebabnya ada perintah untuk melakukan penyisiran supaya ini jika memungkinkan ini dilakukan kodifikasi, sehingga demikian UU lebih simpel tetapi pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif, itu tujuannya," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Sulaeman, UU 18/2012 tentang Pangan itu bisa lebih tepat sasaran. Karena, dilihat dari keadaan yang ada sekarang ini, perintah UU untuk bisa melahirkan sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani pangan belum terwujud.

"Terkait dengan khusus mengenai UU Pangan yang sekarang ini, kita memang memulai dengan itu, kodifikasi dimulai dengan pangan ini," tandasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya