Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Otoritarianisme Versus Demokrasi, Bukan Suni Versus Syiah

MINGGU, 06 JANUARI 2019 | 20:35 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

SETELAH mengambil keputusan menarik pasukannya dari Suriah, Presiden Amerika Donald Trump mengirim Menlunya Mike Pompeo ke Timur Tengah. Tur Pompeo akan berlangsung mulai 8 sampai 15 Januari 2019.

Menurut keterangan Departemen Luar Negri AS, ia akan mengunjungi Yordania, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi. Dengan agenda utama adalah membangun kembali persatuan Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

Selain itu, bagaimana menyelesaikan konflik di Yaman, serta bagaimana membantu Saudi Arabia menyelesaikan kasus Jamal Khashoggi yang membuatnya terpojok dalam masyarakat internasional.


Jika melihat waktu yang dipilihnya dan negara yang menjadi tujuannya, maka dapat dipastikan kunjungan Pompeo kali ini tidak akan membuahkan hasil yang penting dan tidak akan mengubah keadaan. Mengapa ?

Pertama, isolasi atau embargo terhadap Qatar oleh Saudi Arabia, Mesir, UAE, dan Bahrain yang sudah berlangsung lebih dari setahun ternyata tidak mampu mengubah sikap Qatar. Sementara tuntutan yang begitu banyak dan tidak masuk akal tidak sedikitpun memberi ruang negosiasi dan kompromi.

Kedua, masalah Yaman yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun, kini proses negosiasinya berlangsung di Swedia di bawah inisiatif PBB. Jadi Amerika tidak memiki peran signifikan.

Ketiga, kasus Khassoghi yang memperuncing hubungan Saudi Arabia versus Turki, walau Khassogi yang mengasingkan diri di AS dan belerja untuk media AS, ternyata sikap Amerika justru membela Saudi Arabia. Dan sampai saat ini, tekanan internasional terhadap Kerajaan Saudi Arabia belum juga mereda.

Kalau begitu, kenapa kunjungan panjang yang jelas-jelas tidak akan memberikan hasil nyata ini tetap dilakukan ? Pertama, Amerika yang akan menarik pasukannya dari Suriah tidak ingin dimanfaatkan oleh Pemerintah Assad dan sekutu-sekutunya untuk mengubah peta militer yang akan mempengaruhi situasi politik yang akan merugikan Israel dan Saudi Arabia.

Kedua, Amerika tidak ingin Iran mengambil keuntungan militer maupun politik secara maksimal, apalagi Hizbullah yang semakin perkasa baik secara militer maupun politik di Lebanon ikut dan bahu-membahu dengan tentara Iran dalam membela Assad.

Sementara Israel merasa terus dihantui oleh Hizbullah dari Lebanon yang memiliki perbatasan langsung dengan Yahudi ini. Ketiga, Saudi Arabia yang kini menjadi sekutu Amerika terpenting setelah Israel di Timur Tengah, walaupun kokoh menghadapi tekanan internasional akibat pembunuhan Khassoghi, akan tetapi mulai goyah menghadapi gejolak politik yang berasal dari dalam negeri, khususnya yang atang dari keluarga kerajaan.

Amerika Serikat tidak ingin muncul perubahan mendadak, apalagi di luar skenario Amerika yang tentu akan mengganggu kepentingannya bukan hanya di Saudi Arabia, akan tetapi di Timur Tengah secara keseluruhan.

Bila disederhanakan, maka situasi politik di Timur Tengah yang sangat kompleks ini, dapat diurai dengan melihat dari dua sisi saja. Pertama, Amerika dan Israel selalu bekerjasama bahkan bahu-membahu untuk mengamankan kepentingannya, dengan cara mempertahankan hegemoninya yang dinikmati selama ini baik secara politik maupun militer.

Kedua, negara-negara Arab yang mayoritas masih dipimpin rezim otoritarian, akan melakukan apa saja bahkan kalau perlu mengorbankan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya.

Walaupun harus diakui, narasi pertarungan Sunni versus Syiah cukup dominan dalam menggerakkan berbagai kekuatan politik dan militer, akan tetapi harus disadari masalah agama lebih sebagai alat politik, kalau tidak ingin menyebutnya sebagai korban dalam perebutan kekuasaan politik kawasan.

Iran diuntungkan, karena ia mempraktikkan demokrasi walau belum sempurna, sehingga ia berada dalam barisan yang sama dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang ditindas.

Yang menarik, walau Amerika di banyak tempat selalu mengkampanyekan demokrasi dan HAM, di Timur Tengah khususnya di bawah Donald Trump justru berpihak pada rezim-rezim otoritarian yang sering melanggengkan HAM. [***]

Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya