Massa AMP Indonesia Menolak Lupa/Net
. Memperingati Hari HAM Sedunia 2018, ratusan orang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Indonesia Menolak Lupa menggelar aksi tabur bunga dan doa bersama di depan kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (12/12).
Mereka mempertanyakan progres pemanggilan aktor kunci peristiwa kerusuhan 1997-1998 yang menyebabkan banyak aktivis yang hilang.
"Jangan lupakan sejarah masa lalu, bongkar kasus yang belum terkuak di 98. Komnas HAM kapan panggil dan periksa Prabowo Subianto?" tegas Koordinator AMP Indonesia Menolak Lupa, Fadly saat berorasi.
Lebih lanjut, Fadly mengaku pemanggilan mantan Danjen Kopassus itu dinilai sangat penting guna mencari benang merah peristiwa 98 yang masih menyimpan segudang rahasia.
"Benang merah masih kusut, pemanggilan Prabowo dalam kerusuhan Mei sangat penting sekali. Komnas HAM sudah sejauh mana melakukan penyelidikan, 20 tahun kemana aja kok Prabowo gak dipanggil-panggil?" jelas Fadly.
Pelaku dan dalang pelanggaran HAM masa lalu harus diseret ke pengadilan. Jangan biarkan keluarga korban memperjuangkan kasus pelanggaran HAM masa lalunya sendirian.
"Seret pelaku ke Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai UU yang berlaku," tutur Fadly seperti dalam keterangan tertulis.
Massa aksi juga mempertanyakan alasan dokumen kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat tahun 1997-1998 yang diajukan Komnas HAM selalu ditolak oleh Kejaksaan Agung. Apalagi alasan penolakan yang diterimanya lantaran berkas Komnas HAM masih banyak persoalan, salah satunya adalah kejelasan dokumen pemanggilan Prabowo Subianto.
"Tunjukkan kalau Komnas Ham punya taring, panggil Prabowo," terang dia.
Fadly mendesak agar upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat tersebut segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut. Pihaknya juga tidak ingin nama Prabowo menjadi tersandera dengan penuntasan kasus yang belum jelas.
"Komnas HAM jangan "gantung" Prabowo. Bekerja keraslah jangan makan gaji buta selesaikan masalah ini dengan cepat. Label pelanggar HAM pastinya sangat risih, makanya segera panggil Prabowo," imbuh Fadly.
Sementara itu, staf pengaduan Komnas HAM Popi menyatakan pihaknya hingga saat ini sudah mengumpulkan data-data terkait insiden itu dan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan atas pelanggaran berat tersebut. Hasil investigasi atas peristiwa tersebut juga sudah mereka kantongi.
"Kami menunggu hasil dari Kejaksaan Agung atas hasil koordinasi yang sudah dibangun. Tim khusus sudah menanganinya," ujarnya.
[rus]
