Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi Gagal Sumbang Devisa Negara Dari Turis China

JUMAT, 23 NOVEMBER 2018 | 00:10 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Presiden Joko Widodo telah gagal mendapatkan devisa negara dari kunjungan turis asal China di Bali.

"Turis China di Bali terbanyak jumlahnya, tapi paling sedikit belanjanya sehingga pemasukan devisa negara pun sedikit dibanding turis negara lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Kamis (22/11).

Diketahui, data Bank Indonesia cabang Bali menjelaskan rata-rata pertumbuhan kedatangan turis China ke Indonesia (termasuk Bali) lebih tinggi dibanding rata-rata global yakni 28,50 persen.


Namun, rata-rata pengeluaran wisatawan China masih lebih rendah dibanding wisatawan negara-negara lain. Hanya sebesar 965 dolar AS (sekitar Rp 9,66 juta) per orang untuk sekali kunjungan.

Arief mengatakan, setidaknya ada empat penyebab dari permasalahan turis China ini, yakni; pertama, ada praktek mafia di Direktorat Imigrasi yang membiarkan para warga negara China yang masuk sebagai wisatawan menggunakan visa kunjungan turis.

"Mereka over stay dan melakukan kegiatan bisnis serta perdagangan, ada yang jadi pekerja ilegal di tempat belanja turis asal China. Pun toko tersebut juga dimiliki oleh warga negara China yang masuk dengan menggunakan visa turis," jelas Arief.

Dan penyebab kedua adalah toko tempat belanja turis asal China hanya berjualan produk bermotif Indonesia asli yang dibuat di China seperti pakaian batik dan lain-lain.

"Ketiga para turis asal China diharuskan belanja di toko milik warga negara China. Karena oleh Pemerintah China mereka disubsidi berupa tiket pesawat yang sangat murah ke Bali," tukas Arief.

Kemudian yang keempat, para turis China yang berbelanja di toko tersebut dalam transaksinya mengunakan sistem pembayaran QR Payment. Di mana fasilitas layanan QR Code disediakan bank-bank Di China.

Sehingga, sambung Arief, hasil dari transaksi jual beli yang dilakukan turis China dan toko China langsung masuk ke akun bank di China.

"Jadi ini bentuk kegagalan pemerintahan Joko Widodo dalam memaksimalkan pemasukan devisa negara dari wisatawan China," demikian Arief. [jto]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya