Berita

Surya Paloh/Partai Nasdem

Politik

Kisman: Kongres Dan Musda Seperti Barang Haram Di Nasdem, Tak Pernah Digelar

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 | 10:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Nasdem dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai tingkat provinsi (DPW) dan kabupaten/kota (DPD) tidak pernah melakukan kongres apalagi musyawarah daerah (Musda).

Padahal pasal 46, 50, 54 dan 58 Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem memerintahkan kongres dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

"Prinsip-prinsip dan mekanisme demokrasi seperti barang terlarang di Partai Nasdem. Kongres dan Musda dari pusat sampai kecamatan seperti barang haram. Akibatnya, sirkulasi dan pergantian kepemimpinan di daerah tidak berlangsung secara normal dan demokratis, tetapi apa kata pimpinan dan bos," beber kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/11)


Kisman menjelaskan, secara kelembagaan politik dan demokrasi, Partai Nasdem sudah ada sejak awal tahun 2012. Ketika itu Patrice Rio Capella untuk pertama kali ditunjuk sebagai ketua umum dan Ahmad Rofik menjadi sekretaris jenderal. Tagline yang diusung Partai Nasdem juga tidak tanggung-tanggung, yaitu 'Gerakan Restorasi atau Gerakan Perubahan'.

"Sayangnya dalam perjalanan kekinian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang saya dan teman-teman menyebutnya 'Panglima Besar Restorasi atau Pemimpin Besar Restorasi' tersebut seperti melupakan atau pura-pura lupa dengan gagasan besarnya sendiri restorasi. Tagline restrorasi seperti dipinggirkan ke lorong-lorong sempit dalam tata kelola organisasi Partai Nasdem," kata Kisman.
Akibatnya, kepemimpinan Surya Paloh sebagai ketum menjadi tidak sah bahkan ilegal. Kisman mengingatkan, masa jabatan Surya Paloh sebagai ketum dimulai pada 6 Maret 2013, sehingga dengan sendirinya berakhir 6 Maret 2018.

"Dia lupa melaksanakan kongres sebelum Maret 2018 untuk memilihnya kembali, agar semua tanda tangan Surya Paloh sebagai ketua umum menjadi sah dan legal," imbuh Kisman.

Surya Paloh yang wartawan senior dan tokoh pers itu, menurutnya juga menjadi kehilangan legitimasi sebagai tokoh politik dan demokrasi. Padahal kerja wartawan dan lembaga pers adalah memperjuangkan tegaknya kebebasan berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

"Surya Paloh seperti menjiwai dan terlena dengan kebesaran sebagai ketua umum Partai Nasdem. Selain itu Surya juga menikmati posisi sebagai partai pendukung kekuasaan, sehingga lupa dengan kongres partai. Kenyataan ini membuat Surya Paloh mendegradasi dirinya sendiri sebagai tokoh pejuang demokrasi serta kebebasan pers," ujar Kisman yang juga wartawan senior tersebut.   

Sejatinya, kongres partai adalah anak kandung utama dan terutama dari restorasi. Kongres juga merupakan aplikasi mekanisme demokrasi dari gagasan besar restorasi.

"Jika kongres dan musda partai pada semua tingkatan, dari pusat sampai kecamatan seperti dilupakan atau dipinggirkan, bagaimana nasib dari retstorasi-restorasi yang lain?” tanya Kisman.

Kisman mengingatkan, Surya Paloh agar tidak mengesampikan mekanisme demokrasi dalam membuat keputusan penting, termasuk tata kelola organisasi dan sirkulasi kepemimpinan. Sebab bisa berakibat Partai Nasdem kehilangan momentum penting dan strategis untuk ikut mamajukan bangsa nantinya.

"Sistem yang demokratis bukan hanya kebutuhan Partai Nasdem, tetapi menjadi kebutuhan semua komponen bangsa. Sangat disayangkan bila Surya Paloh dan partai politik dengan dengan tagline restorasi tersebut mengabaikan mekanisme demokrasi," terangnya.

Kisman juga mengingatkan Surya Paloh dan para elit Partai Nasdem agar tidak merekayasa keputusan partai seolah-olah ada usulan dari daerah-daerah untuk menunda palaksanaan Kongres Partai Nasdem dengan membuat tanggal mundur di atas keputusan yang dibuat sebelum Maret 2018.

"Restorasi itu maknanya kita jangan memperbaiki kesalahan yang lalu dengan cara memproduksi kesalahan baru. Restorasi juga berarti kita jangan berbohong atau membohongi publik. Restorasi juga artinya kita jangan merugikan kepentingan publik seperti mengabaikan prinsip dan mekanisme demokrasi," terangnya.

Restorasi juga bermakna berkorban untuk kepentingan rakyat dan orang di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kisman menegaskan, memperbaiki kesalahan yang lalu dengan cara memproduksi kesalahan baru sangat bertentangan tujuan dari partai yang dibangun dengan tagline restorasi atau gerakan perubahan.

"Mudah-mudahan saja perkiraan atau dugaan saya tentang rencana membuat keputusan menunda kongres dengan tanggal yang dimundurkan atau back date ini tidak benar,” ujar Kisman.[wid]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya