Berita

Zulkifli Hasan/Humas MPR

Ketua MPR: Negara Harus Hadir Dalam Persoalan Pengemudi Ojek Online

KAMIS, 25 OKTOBER 2018 | 15:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menerima kunjungan Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOSI). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10). Rombongan MOSI dipimpin koordinatornya Denny Stepanus.

Kepada ketua MPR, Denny menyampaikan bergai keluhan yang dirasakan oleh  teman-temannya sesama pengojek online. Mulai dari persoalan tarif yang tidak berpihak pada pengojek, penarikan potongan oleh operator, penerapan pajak hingga ketiadaan aturan main  mengenai ojek online.

"Kami ini benar-benar merasa diperas. Keberadaan kami telah membantu masyarakat, penghasilan kami dikenakan potongan dan pajak, tapi negara tidak memberi perlindungan sama sekali. Bahkan, negara juga tidak mengakui keberadaan kami," kata Denny menambahkan.


Karena itu, dia bersama kawan-kawan pengojek sengaja meminta waktu untuk bertemu ketua MPR, dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi, sekaligus mendapat dukungan, demi memperbaiki nasib para pengojek.

Menjawab keluhan tamunya, ketua MPR menyampaikan rasa simpati. Apalagi keluhan tersebut sudah disampaikan keberbagai pihak, mulai dari Presiden, menteri hingga DPR, namun belum mendapat respon sesuai yang diharapkan.

Menyangkut soal tarif, Ketua MPR setuju ojek online harus masuk dalam kategori transportasi. Karena itu tarif ojol tidak boleh ditentukan sepihak oleh pihak operator. Tetapi harus ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, sebagaimana sarana transportasi lainnya.

"Negara harus hadir dalam persoalan ini. Karena itu, harus ada peraturan yang memayungi. Kalau saat ini belum ada UU, maka seharusnya ada peraturan lain yang bisa digunakan. Jangan sampai dibiarkan lepas tanpa aturan, seperti sekarang ini," kata Zulkifli menambahkan.

Kepada operator ojek online, ketua MPR berharap tidak mudah untuk mengeluarkan para pengojek yang kritis. Bagaimanapun, lanjut dia, mereka yang kritis itu tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.

"Selain itu, mereka juga sudah banyak membantu masyarakat, mendapatkan sarana transportasi," demikian Zulkifli. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya