. Anggaran nikah massal yang diajukan oleh Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta sebesar Rp 556 juta dalam rapat lanjutan pembahasan APBD Perubahan 2018 ditolak dalam Paripurna, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusar, Senin (10/9).
Alasan ditolaknya anggaran tersebut karena kegiatan itu tidak terdapat dalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD), karena itu Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menghapusnya dalam pembahasan APBD-P 2018.
"Karena secara administrasi tidak terpenuhi dan juga dari aspek perencanaan juga tidak matang kegiatan nikah massal 2018 ini digeser ke awal tahun 2019," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana selaku pimpinan rapat.
Sekretaris Daerah DKI, Saefullah yang juga hadir dalam rapat tersebut mengaku tidak ada kesiapan dari pihaknya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Berdasarkan pengalaman kegiatan di tahun 2017 lalu, dari target yang dipatok awalnya sebesar 1000 mempelai, tapi kenyataannya yang ikut hanya berjumlah 500 pasangan.
"DKI kemarin itu dari target 1.000, kita sudah kasih waktu untuk cari calonnya ini ternyata kita cukup kesulitan," ujar Saefullah.
Karena itu pelaksanaan nikah massal harus tepat sasaran dan sesuai sehingga tidak membebani pemerintah dalam hal anggaran.
Lebih lanjut, Saefullah menyarankan agar pemerintah harus menyusun ulang anggarannya agar lebih matang.
"Jadi diinventarisir dulu, memang pemerintah harus hadir kalau masyarakat seperti ini (tidak berpartisipasi), tapi diinventarisasi dulu baru diajukan (anggarannya)," tambahnya.
Acara nikah massal pernah diselenggarakan pada malam tahun baru, 31 Desember 2017. Waktu itu, nikah massal diselenggarakan di Area Park and Ride di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
[rus]
