Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Upaya Kelompok Teroris Masuk di Gerakan Politik Pilpres Wajib Diwaspadai

MINGGU, 09 SEPTEMBER 2018 | 01:55 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Tak boleh diabaikan bahwa ada gejala di Indonesia, kelompok teroris mulai memanfaatkan isu politik menjadi alat efektif untuk memecah belah anak bangsa.
Kelompok ini melihat Indonesia di ambang konflik komunal dan ikut memanfaatkan  #2019GantiPresiden.
"Chaos adalah peluang bagi 'jihadis' untuk mengambil peran, dan mereka mendambakan chaos di suatu negara," kata mantan Alumni Pelatihan Militer Afghanistan yang juga Ketua Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia, Ahmad Sajuli, Sabtu malam (8/9).

Menurut Ahmad Sajuli, komunitas anti rezim saat ini memang menemukan komunitasnya, walau masing-masing punya agenda. Tetapi "jihadis" akan terus memasang mata dan kuping menunggu saat yang ditunggu-tunggu itu yaitu konflik. Orientasi umum gerakan "jihad" saat ini adalah tamkin, yaitu tegaknya Syariat Islam versi mereka menjadi konstitusi utama.


Ahmad Sajuli juga mengingatkan bahwa generasi Al-Qaeda hari ini memiliki keunggulan dan wajib diwaspadai karena bisa masuk ke dalam gerakan Pilpres tersebut. Yaitu gerakannya sangat efektif dan mampu membaur bersama ribuan orang dalam sekali waktu, bergerak dengan memanfaatkan perasaan umat Islam, cerdas dalam berorganisasi dan rapi, anggotanya juga disiplin

Al Qaeda hari ini, sambungnya, adalah organisasi yang adaptif, yang telah memanfaatkan kekacauan dan gejolak perubahan revolusioner untuk menciptakan basis operasional dan rumah baru. Mereka menjadi lebih susah diprediksi, lebih otonom dan oportunis, serta lebih kuat, karena Al-Qaeda bisa mendapatkan senjata baru, rekrutan baru, sumber dana baru, serta safe haven baru.

"Adapun ISIS, dia juga diuntungkan dengan chaos di sebuah negara, walau tidak secerdas Al-Qaeda, keduanya merupakan ancaman. Apalagi ancaman menjelang pemilihan umum 2019 yang sekarang gesekannya sudah terasa antara dua kubu," demikian Ahmad Sajuli. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya