Deklarasi gerakan bertagar 2019 Ganti Presiden semakin gencar disuarakan. Penolakan terhadap gerakan 2019 Ganti Presiden juga terus berlanjut.
Koordinator Lapangan, Ahmad mengatakan Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi, lebih tepatnya Demokrasi Pancasila. Namun banyak yang salah menilai Demokrasi ini atau lebih tepatnya banyak orang yang berdemokrasi secara berlebihan.
Deklarasi #2019GantiPresiden telah menjadi polemik dikalangan masyarakat Indonesia dilihat dari pemberitaan berbagai media massa dan media sosial yang muncul, hal ini bergulir ke Kota Solo dimana panitia deklarasi #2019GantiPresiden yang akan membuat jalan sehat di Kota Solo yang melalui Car Free Day jalan Slamet Riyadi, yang mana Carfree Day adalah area yang bebas dari kegiatan yang berbau politis," kata Ahmad, Sabtu (8/9).
Lebih lanjut, kata Ahmad mengungkapkan kejadian-kejadian berupa gesekan dimasyarakat yang terjadi kota lain tentu menjadi pembelajaran tersendiri bagi masyarakat Kota Surakarta agar hal ini tentu bisa dihindari, apalagi sudah muncul surat penolakan dari berbagai organsasi yang tentu ini bisa dijadikan indikator potensi tersebut. "Hal ini atau ketentraman, toleransi, dan kondusifitas yang telah terbangun diharapkan jangan sampai tercederai karena terlalu mahal apabila hal-hal seperti ini tercederai oleh suatu hal yang berbau politis," ujarnya.
Menyikapi hal tersebut kami Persatuan Mahasiswa Solo-Surakarta menyerukan himbauan, yaitu Mendukung Langkah Polri khususnya Polresta Surakarta yang tidak mengizinkan acara jalan sehat 2019 Ganti Presiden yang berpotensi menyebabkan gesekan terhadap masyarakat serta menjaga kondusifitas, Mendukung upaya tetap sterilnya Car Free Day jalan Slamet Riyadi dari ajang yang berbau politis untuk kenyamanan bersama pengguna Car Free day Slamet Riyadi.
[rry]
