Berita

Mahfud MD/Net

Politik

CAWAPRES JOKOWI

Mahfud MD Bisa Tutupi Kelemahan Penegakan Hukum Dan Bersih Rapor Merah KPK

MINGGU, 05 AGUSTUS 2018 | 18:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD adalah sosok yang paling pas dan sangat dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud memiliki pemahaman demokrasi, hukum dan konstitusi yang sangat baik dibandingkan nama-nama cawapres Jokowi lainnya yang ada saat ini.

"Saya termasuk yang merekomendasikan nama Mahfud MD sebagai cawapres Pak Jokowi," ujar pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril, Minggu (5/8).

Pemerintahan Presiden Jokowi sejak menjabat hingga sekarang ini, dinilai pengajar hukum administrasi negara Fakultas Hukum UGM ini, cukup lemah dalam sisi penegakan hukum. Karenanya, sosok pendamping yang dibutuhkan adalah figur yang mampu menutupi kelemahan tersebut.


Komitmen antikorupsi Mahfud MD juga tak diragukan. Track reecord-nya sangat bersih dari mulai menjadi Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anggota DPR hingga Ketua MK.

Bahkan, Mahfud sangat sering memberi back up kepada isu-isu antikorupsi. Saat menjadi Ketua MK, banyak persidangan-persidangan yang menunjukkan keberpihakan kepada antikorupsi.

Misalnya yang paling fenomenal adalah MK membuka rekaman yang menggemparkan pada kasus Cicak vs Buaya.

"Saya belum menemui catatan kasus dan catatan integritas beliau terkait korupsi. Komitmen anti korupsinya tak patut diragukan. Saya tak punya kata-kata lagi untuk menilai beliau soal komitmen ini," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) ini.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikabarkan telah menyodorkan empat nama bakal cawapres untuk pendamping Jokowi.

Empat nama yang disodorkan adalah, Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siroj, Ketum MUI Ma'ruf Amin, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP M. Romahurmuziy.

Sementara nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, ternyata tidak disodorkan oleh PBNU. Kabarnya, Waketum PBNU Maksum Mahfudz menyerahkan rekomendasi nama-nama ini kepada Mensesneg Pratikno, Jumat (3/8). Sehari berikutnya, Sabtu (4/8), puluhan Kiai mendatangi PBNU mendesak Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj untuk  mendesak Cak Imin menjadi cawapres Jokowi.

Dibandingkan dengan nama-nama tersebut, Oce menilai, Mahfud paling lengkap dan bisa menutupi kelemahan penegakan hukum Jokowi. Tidak pernah dapat catatan merah dari KPK seperti Ketua Umum PKB Cak Imin.

"Kalau dibandingkan dengan nama-nama yang lain itu, saya kira beliau jauh di atas lebih baik untuk menutupi kekurangan Pak Jokowi tadi. Terutama soal catatan integritas antikorupsi. Maka wajar saja, tokoh-tokoh, akademisi selalu menempatkan nama Mahfud MD dalam rekoemendasi mereka, juga lembaga survei-survei yang kredibel," pungkas Oce.[dem]

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya