Berita

Foto/RMOL

Politik

Ketika Sultan Dan Mahfud Saling Memuji

SABTU, 28 JULI 2018 | 16:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan, saat ini sungguh langka menemukan pemimpin yang mampu melintas batas suku, agama, ras, dan budaya seperti Bung Karno.

"Pemimpin yang tidak hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya tapi juga melakukan pergumulan dengan orang lain dan bangsanya," ujar Sultan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Jumat malam (27/7).

Hadir dalam acara bertajuk 'Jogja Gumregah untuk Indonesia' antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, sesepuh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan sejumlah tokoh keraton.


Di tengah kelangkaan pemimpin seperti itu, Sultan menilai, Yogyakarta dan Indonesia beruntung memiliki tokoh seperti Mahfud MD.

"Pak Mahfud memiliki karakter yang sederhana, jujur, lugas, dan tegas tapi selalu bersikap tasammuh. Ciri ahlussunnah wal-jamaah dan seorang pelintas batas yang pandai bernegosiasi," pujinya.

Tak berhenti di situ, menurut Sultan, Mahfud juga mewakili karakter umumnya orang Madura yang berani bertarung.

"Pak Mahfud adalah seorang petarung," lanjutnya.

Mahfud yang juga menyampaikan orasi kebangsaan mengaku tidak menyangka pidato Sultan menyinggung dirinya. Dia pun membalas pujian Raja Yogyakarta tersebut dengan menyebut justru Sultan lah pribadi yang penting untuk diteladani oleh pemimpin di masa kini.

Mahfud mengisahkan, suatu waktu Sultan menghubunginya untuk meminta bantuan dan pemikirannya.

"Saya jawab baik pak saya segera menemui bapak, tapi Sultan menjawab jangan Pak Mahfud, saya yang  menemui bapak karena saya yang membutuhkan bantuan," kata Mahfud menirukan Sultan.

Gubernur DIY itu akhirnya datang menemui Mahfud di kantornya di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII). Anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu mengisahkan saat dirinya ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika itu, banyak yang bertanya, meragukan bahkan menghujat karena tidak cukup dikenal publik secara nasional.

"Lalu saya meminta waktu untuk bertemu Ngarso Dalem. Saya sampaikan, pak saya rakyat bapak ingin bertemu," ungkap Mahfud.

Sultan kemudian menerima Mahfud dan mendorongnya untuk menerima permintaan presiden.

"Jadi orang yang pertama kali saya temui saat saya ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Gus Dur adalah Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X," ujar Mahfud yang juga menjabat ketua Dewan Penasehat Gubernur DIY.

Dalam paparannya, guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta itu menegaskan bahwa Yogyakarta telah memainkan peran kunci saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berkat bantuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang bukan hanya menyediakan tempat perlindungan dan menjadikan Yogya sebagai ibu kota republik tetapi juga memberi bantuan material finansial.

Dia pun meminta semua pihak mempertahankan keistimewaan ini sambil berusaha mengembalikan budaya politik ke budaya bahari. Selain karena secara yuridis mempunyai keistimewaan di bidang budaya, Yogyakarta dikenal juga secara sosiologis dan psikologis sebagai pemelihara budaya leluhur bangsa.

Ajakan ke budaya bahari, lanjut Mahfud, merupakan ajakan untuk kembali ke jati diri, mengembangkan hidup yang guyub rukun, penuh sopan santun, saling menghargai perbedaan, gotong royong dan tidak menang-menangan.

Dia juga menyinggung budaya bahari terdapat relevansi dengan yang disampaikan saat pengukuhan kembali Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono periode 2017-2022 pada 2 Agustus 2017.

"Saat pengukuhan yang lalu mengajak kita menghadap ke laut karena negara kita adalah negara maritim. Menurut saya, ajakan tersebut bukan hanya mengajak kita mengelola laut yang secara ekonomis kaya raya, serta dan menjaga pertanda laut dengan teknologi canggih yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan gempa dan tsunami," demikian Mahfud. [wah] 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya