Berita

Foto/RMOL

Politik

Ketika Sultan Dan Mahfud Saling Memuji

SABTU, 28 JULI 2018 | 16:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan, saat ini sungguh langka menemukan pemimpin yang mampu melintas batas suku, agama, ras, dan budaya seperti Bung Karno.

"Pemimpin yang tidak hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya tapi juga melakukan pergumulan dengan orang lain dan bangsanya," ujar Sultan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Jumat malam (27/7).

Hadir dalam acara bertajuk 'Jogja Gumregah untuk Indonesia' antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, sesepuh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dan sejumlah tokoh keraton.


Di tengah kelangkaan pemimpin seperti itu, Sultan menilai, Yogyakarta dan Indonesia beruntung memiliki tokoh seperti Mahfud MD.

"Pak Mahfud memiliki karakter yang sederhana, jujur, lugas, dan tegas tapi selalu bersikap tasammuh. Ciri ahlussunnah wal-jamaah dan seorang pelintas batas yang pandai bernegosiasi," pujinya.

Tak berhenti di situ, menurut Sultan, Mahfud juga mewakili karakter umumnya orang Madura yang berani bertarung.

"Pak Mahfud adalah seorang petarung," lanjutnya.

Mahfud yang juga menyampaikan orasi kebangsaan mengaku tidak menyangka pidato Sultan menyinggung dirinya. Dia pun membalas pujian Raja Yogyakarta tersebut dengan menyebut justru Sultan lah pribadi yang penting untuk diteladani oleh pemimpin di masa kini.

Mahfud mengisahkan, suatu waktu Sultan menghubunginya untuk meminta bantuan dan pemikirannya.

"Saya jawab baik pak saya segera menemui bapak, tapi Sultan menjawab jangan Pak Mahfud, saya yang  menemui bapak karena saya yang membutuhkan bantuan," kata Mahfud menirukan Sultan.

Gubernur DIY itu akhirnya datang menemui Mahfud di kantornya di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII). Anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu mengisahkan saat dirinya ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika itu, banyak yang bertanya, meragukan bahkan menghujat karena tidak cukup dikenal publik secara nasional.

"Lalu saya meminta waktu untuk bertemu Ngarso Dalem. Saya sampaikan, pak saya rakyat bapak ingin bertemu," ungkap Mahfud.

Sultan kemudian menerima Mahfud dan mendorongnya untuk menerima permintaan presiden.

"Jadi orang yang pertama kali saya temui saat saya ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Gus Dur adalah Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X," ujar Mahfud yang juga menjabat ketua Dewan Penasehat Gubernur DIY.

Dalam paparannya, guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta itu menegaskan bahwa Yogyakarta telah memainkan peran kunci saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berkat bantuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang bukan hanya menyediakan tempat perlindungan dan menjadikan Yogya sebagai ibu kota republik tetapi juga memberi bantuan material finansial.

Dia pun meminta semua pihak mempertahankan keistimewaan ini sambil berusaha mengembalikan budaya politik ke budaya bahari. Selain karena secara yuridis mempunyai keistimewaan di bidang budaya, Yogyakarta dikenal juga secara sosiologis dan psikologis sebagai pemelihara budaya leluhur bangsa.

Ajakan ke budaya bahari, lanjut Mahfud, merupakan ajakan untuk kembali ke jati diri, mengembangkan hidup yang guyub rukun, penuh sopan santun, saling menghargai perbedaan, gotong royong dan tidak menang-menangan.

Dia juga menyinggung budaya bahari terdapat relevansi dengan yang disampaikan saat pengukuhan kembali Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono periode 2017-2022 pada 2 Agustus 2017.

"Saat pengukuhan yang lalu mengajak kita menghadap ke laut karena negara kita adalah negara maritim. Menurut saya, ajakan tersebut bukan hanya mengajak kita mengelola laut yang secara ekonomis kaya raya, serta dan menjaga pertanda laut dengan teknologi canggih yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan gempa dan tsunami," demikian Mahfud. [wah] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya