Berita

Foto/Ist

Politik

Kiai Konstitusi Didoakan Jadi Cawapres Jokowi

SELASA, 24 JULI 2018 | 15:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mohammad Mahfud MD, dijuluki Kiai Konstitusi oleh sejumlah ulama dan kiai sepuh di Jawa Tengah (Jateng).

Mahfud disebut Kiai Konstitusi dalam Halaqoh Kebangsaan Pengasuh Pesantren 'Pancasila Dalam Perspektif Islam Nusantara' yang diadakan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I), di Pondok Pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan ini pula, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini didoakan terpilih menjadi calon wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hadir dalam halaqoh ini Pengasuh Ponpes Futuhiyyah Rembang KH Hanif Muslih, tokoh NU Kudus KH Ahmad Badawi Basir, Rais Syuriah PWNU Jateng Ubaidillah Shodaqoh, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Dr Muhibbin dan puluhan pengasuh ponpes di Jateng.


Tokoh NU Jateng, KH Ahmad Badawi Basir lah yang menjuluki Mahfud Kiai Konstitusi. "Derasnya arus informasi di luar, jangan sampai membuat kiai tidak mendapatkan info yang benar. Soal Pancasila dan Konstitusi kan Pak Mahfud ahlinya. Kalau dulu soal Pancasila, NU ada Kiai Wahid Hasyim sekarang NU punya Pak Mahfud. Pak Mahfud punya titel Kiai Konstitusi," ungkap Kiai Badawi Basir.

Sementara itu, Kiai Hanif Muslih curhat kepada Mahfud tentang Islam Nusantara yang menjadi bahan bulan-bulanan. "Mereka ini belum paham. Saya yakin Pak Mahfud bisa menjelaskannya," kata Kiai Hanifm

Di luar tema, Kiai Hanif mendoakan Mahfud MD yang tengah ramai disebut-sebut sebagai salah satu Cawapres Joko Widodo (Jokowi).

"Mudah-mudahan bisa terpilih. Kalau seluruh pengasuh dan pondok-pondok ini mencuatkan nama beliau, Insyaallah didengar Pak Jokowi," doanya diamini oleh hadirin. "Kan kita dengar masuk ke lima nama, Mahfud MD, Muhaimin, Moeldoko, Mulyani, dan yang kelima, Mohammad Mahfud. Semoga Pak Mahfud yang paling kuat," ujarnya seraya bercanda.

Dalam kesempatan ini, Mahfud menjelaskan dengan gamblang apa itu term Islam Nusantara yang didengungkan oleh Nahdlatul Ulama. Termasuk soal Mengindonesiakan Islam yang sering disebut oleh dirinya.

Semua itu, pada intinya adalah bagaimana mendakwahkan Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Mengindonesiakan Islam adalah membawa Islam ke Indonesia sesuai dengan latar belakang budaya dan pluralitas tanpa kehilangan akidah. "Masuk ke relung budaya dengan nafas Islam. Islam tumbuh berdasarkan realitas kenusantaaraan yang ada," ungkapnya.

Seperti Nabi Muhammad, kata Mahfud, datang ke tanah arab tujuan utamanya bukan mengislamkan orang nasrani, yahudi dan majusi.Tetapi membawa agama yang lurus dengan ahlak yang baik dan tidak memaksa.

"Seperti Walisongo menyebarkan Islam lewat budaya. Sunan Kalijaga pakai wayang. Dulu Gus Dur menggunakan kata membumikan Islam," terang Mahfud.

Mahfud memaparkan, sistem pemerintahan ada presidensil, kerajaan, parlementer dan lainnya. Dalam Islam, kata Mahfud, sistem pemerintahan tidak tunggal. Bergantung pada karakteristik manusia, wilayah dan budayanya.

"Abu Bakar khilafah, Umar itu Amir sehingga disebut Imamah. Sistem Mesir, Maroko, Indonesia berbeda-beda tidak masalah," katanya.

Diingatkan Mahfud, Indonesia adalah negara berdasar Pancasila, negara kesepakatan, yang memberi peluang seluasnya kepada seluruh umat beragama. Tidak boleh ada satu pihakpun menggangu pihak yang lain.

"Inilah khilafah Indonesia. Ini sudah diterima sebagai kesepakatan, melalui perjuangan panjang," sebutnya.

Setiap tindakan yang ingin mengganti negara pancasila, itulah radikal. Inilah peran Kiai untuk mencegah provokasi dan mencegah umat dipecah-belah.

"Kita takut seperti Syiara. Hancur di mana-mana. Indonesia jangan sampai seperti itu. Jangan terganggu keberagamaan kita ini dengan hidup bersama dengan yang berbeda," pungkas Mahfud. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya