Berita

Mahfud MD/Net

Politik

Radikalisme Dan Anarkisme Marak Karena Penegakan Hukum Lemah

SELASA, 10 JULI 2018 | 22:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengajak mahasiswa dan kaum muda milenial merawat toleransi dalam keberagaman di Indonesia.

Hal itu dikatakan Mahfud saat diskusi nasional 'Menolak Paham Radikalisme dan Anarkisme' di Auditorium Radjamin Poerba Universitas Simalungun (USI) Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, (10/7).

"Jangan sampai terpecah belah dan terprovokasi," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.


Mantan Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini memaparkan, Indonesia yang terdiri dari 1.360 suku bangsa adalah wajah pluralisme yang paling nyata.

Paham radikal intoleran adalah upaya melawan pluralisme yang berdasar pada Pancasila. Ini juga bentuk pengingkaran terhadap perbedaan.

Pancasila mengajarkan musyawarah, bukan anarkisme untuk mengambil keputusan. Dikatakan Mahfud, di tengah pluralitas yang ada, Pancasila adalah ideologi paling tepat di alam demokrasi ini.

"Setiap golongan memiliki wakil untuk mencari solusi. Tak ada jalan yang lebih baik untuk perbedaan-perbedaan, selain demokrasi Pancasila," kata Mahfud.

Mahfud mengimbau, mahasiwa paham betul dengan sejarah pembentukan NKRI. Para founding fathers berpikir jauh ke depan untuk menjaga keutuhan bangsa dengan menjunjung toleransi dan keberagaman.

"Bersyukurlah bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang menjunjung kebhinekaan," ujarnya.

Sedikit menyinggung soal perannya di BPIP, dingatkan Mahfud, sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP,  yang dia lakukan hanya sebatas memberi masukan-masukan dan arahan tentang ideologi Pancasila.

"Jika sedikit-sedikit pelanggaran perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dilemparkan kepada BPIP, itu keliru, karena BPIP tak punya kewenangan eksekusi," tandasnya.

Di tempat yang sama, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Agus Andrianto juga mengingatkan generasi muda untuk tidak terprovokasi pada adu domba isu-isu SARA yang dapat memicu perpecahan.

Agus mengaku saat ini sudah banyak mahasiswa yang terpapar pada paham radikal.

"Paham radikalisme sudah mulai masuk. Kita harus antisipasi bersama," ujarnya.

Kedatangan Mahfud di Universitas Simalungun disambut antusias mahasiswa dan civitas akademika. Tak sedikit mahasiswa yang ingin bersalaman dan berswafoto dengan ahli hukum tata negara ini.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Simalungun Prof Marihot Manulang terang-terangan menyebut Mahfud sangat dibutuhkan perannya oleh bangsa Indoensia. Mahfud dianggap sebagai salah satu tokoh moderasi Islam. Sebab, tokoh umat Islam moderat yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman diperlukan untuk menggikis paham radikal.

"Rasanya cocok jika Pak Mahfud mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden. Selain mewakili Islam moderat, sektor penegakan hukum menjadi salah satu prioritas. Radikalisme dan anarkisme kan timbul akibat penegakan hukum yang lemah. Nah Pak Mahfud diharapkan bisa memperbaiki sektor ini," ungkap Manulang disambut riuh tepuk tangan mahasiswa.

Sementara itu, usai diskusi, menyinggung santernya namanya masuk sebagai salah satu kandidat terkuat Cawapres Jokowi, Mahfud menyerahkannya kepada proses konstitusi dan proses politk yang ada.

"Saya tidak tahu menahu karena itu bukan kewenangan saya. Kita serahkan kepada mekanisme konstitusional saja," ujar Mahfud. [nes]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya